ANAMS.ID – Kali ini kita akan membahas terkait “Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia)”
Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait “Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia)” agar supaya bermanfaat bagi pembaca
Simak artikel “Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia)” dengan baik untuk mendapatkan keseluruhan insightnya.
Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia)
Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD 1945. Dalam penjelasan umum ditegaskan bahwa Pancasila adalah cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Kedudukan ini dideklarasikan oleh para pendiri negara seperti yang terlihat dalam UUD 1945. Jika dibandingkan dengan fungsi yang dimainkan cita hukum dalam proses penciptaan hukum tertulis, peran yang dimainkan Pancasila sebagai cita hukum dalam kehidupan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis adalah di mana cita hukum berperan berbeda dalam proses penciptaan hukum tertulis. .
Dalam hukum tidak tertulis, asas-asas hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap kebiasaan, yang selanjutnya berpengaruh langsung terhadap perilaku, yang selanjutnya berpengaruh langsung terhadap kode etik, yang selanjutnya berpengaruh langsung terhadap adat istiadat, yang pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, langkah-langkah yang menghasilkan setoran nilai ini tidak terjadi dalam hukum tertulis, dan karena itu, kami tidak menemukannya. Karena itu, cita-cita hukum secara tidak langsung memantau konstruksi hukum tertulis. Antara hukum itu sendiri dan sistem norma hukum yang dikembangkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok individu, yang bertindak baik sebagai pejabat maupun sebagai wakil rakyat, dalam proses penciptaan hukum tertulis.
Kesadaran dan penghargaan para pejabat dan wakil rakyat terhadap cita-cita hukum yang ada dalam masyarakat dan yang memang mempunyai fungsi konstitutif dan pengatur dalam pembentukan undang-undang diperlukan untuk hubungan antara Pancasila sebagai cita hukum dan suatu sistem. dari norma hukum. Hal ini karena cita-cita hukum yang ada dalam masyarakat memang memiliki fungsi dalam pembentukan hukum. Karena konstruksi hukum tertulis tidak terjadi melalui tahapan-tahapan deposisi nilai, maka besar kemungkinan sistem norma hukum dan cita-cita hukum pada suatu saat akan terpisah secara tidak dapat didamaikan lagi. Demikian pula halnya dengan fungsi asas-asas hukum Pancasila dalam perumusan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis di negara kita.
Sebagai cita hukum, Pancasila akan secara terus menerus dan berkesinambungan menjalankan tugas konstitutif dan regulasi yang diembannya terhadap norma-norma yang membentuk sistem hukum Indonesia. Sebagai aturan dasar dari sistem norma hukum yang mengatur negara, Pancasila akan memastikan bahwa norma-norma hukum yang mendasari negara itu selalu sesuai dan tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu pada prinsipnya akan selalu ada keselarasan antara tujuan hukum yang terpadu dengan kerangka aturan hukum yang dipimpinnya. Tanpa dibarengi dengan pengetahuan lagi, mendiang Profesor Notonagoro sampai pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah asas utama dari norma-norma dasar negara, yang juga dikenal sebagai norma staatsfundamental.
Diduga harus dilengkapi dengan pendapat yang sempurna, khususnya dengan memasukkan penegasan Pancasila sebagai cita-cita hukum yang berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi Pancasila, yang merupakan konsep utama yang menopang norma-norma dasar negara. Di sisi lain, perlu disadari bahwa penerapan Pancasila sebagai prinsip pedoman negara akan secara signifikan menyederhanakan proses penyesuaian sistem hukum agar sesuai dengan parameternya jika diterima seperti itu. Namun, penerimaan ini sendiri, tanpa mengadopsi Pancasila sebagai cita hukum, akan menyebabkan sistem norma hukum kita kehilangan bintang pemandu konstitutif dan regulasi yang dimilikinya saat ini.
Pancasila dianggap sebagai cita-cita hukum Indonesia. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pancasila. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pancasila tidak boleh bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Asas-asas dasar hukum Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Indonesia sejak tahun 1945, sebagai landasan dokumen tersebut.
Selain fungsi pengaturannya yang menentukan adil atau tidaknya hukum positif yang diberlakukan di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki fungsi konstitutif yang menentukan apakah sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang benar. Fungsi ini menentukan benar tidaknya sistem hukum di Indonesia.
Kedudukan Pancasila sebagai standar hukum tertinggi, yang dalam konteks ini mengacu pada asas-asas pokok pembukaan undang-undang dasar yang bertanggung jawab atas pembuatan pasal-pasal hukum dasar, menentukan baik isi maupun bentuk hukum yang lebih rendah. lapisan.
Karena tidak ada pembenaran atas pertentangan antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi dalam penyusunan norma hukum, maka penetapan Pancasila sebagai norma hukum yang menjabarkan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar merupakan jaminan kerukunan dan ketiadaan konflik antara Pancasila sebagai norma, hukum yang terkandung dalam hukum dasar, dan norma hukum yang lebih rendah. Hal ini karena Pancasila merupakan norma hukum yang menjabarkan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar.
Inkonstitusionalitas dan ketidakabsahan suatu norma hukum, yang menyebabkan tidak berlakunya norma karena fakta ini, disebabkan oleh fakta bahwa ia tidak sesuai dan bertentangan dengan standar hukum yang lebih tinggi.
Itulah pembahasan terkait Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia). semoga bermanfaat***
Baca Juga Artikel Lainnya:
- NILAI NILAI PANCASILA DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN ANAMS.ID - Sadar akan nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran martabat bangsa sebagai bagian dari kemanusiaan di dunia, Pancasila mendikte agar pembangunan selalu dilakukan untuk kesejahteraan umat manusia. Pembangunan di segala…
- Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Pemerintahan Presidensial Adalah Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Pasal 1-2 tentang Bentuk dan Kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
- HAKIKAT PANCASILA ANAMS.ID - Berbicara tentang alam berarti berbicara tentang hal-hal yang esensial atau mendasar. Demikian pula upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila memiliki makna filosofis yang…
- Kedudukan dan Fungsi Pancasila ANAMS.ID - Sifat dan Ciri Pancasila Ciri-ciri dan ciri-ciri pancasila adalah : Sistematis (dipesan): pesanan tidak dapat ditukar kesatuan keutuhan organik (utuh, tunggal, majemuk): mereka tidak dapat dipisahkan satu sama…
- Ciri-ciri Lembaga Sosial Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai ciri ciri lembaga sosial. Untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik Meskipun lembaga sosial adalah konsep abstrak, mereka memiliki banyak…
- Fungsi, Tipe, dan Syarat Lembaga Sosial Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai Fungsi dan Tipe Lembaga Sosial. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel lengkap berikut dengan baik. Fungsi lembaga sosial Menurut para ahli, fungsi…
- Rapat Pertama BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rapat Pertama BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rapat Pertama BPUPKI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Rapat Pertama…
- Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Gerakan… ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Gerakan Reformasi" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Gerakan Reformasi" agar…
- Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" agar…
- Analisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Analisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Analisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Hukum asal muamalah adalah boleh. Di bawah ini adalah… ANAMS.ID - Artikel kali ini akan membahas "Hukum asal muamalah adalah boleh. Di bawah ini adalah hal-hal yang dilarang dalam muamalah, yaitu kecuali " ayo kita lanjutkan yahh. Untuk adik…
- Pengertian Lembaga Sosial Institusi sosial disebut juga dengan institusi sosial atau institusi sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan yang berputar di sekitar aktivitas atau kebutuhan sosial tertentu. Kegiatan dan kebutuhan sosial yang berbeda…
- Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ipteks dan… ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ipteks dan Pengembangan Kehidupan Beragama " Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ipteks…
- Jenis Jenis Organisasi Internasional ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Organisasi Internasional" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Organisasi Internasional" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Organisasi Internasional" dengan baik…
- Pengertian Lembaga Sosial Anams.id - Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik Lembaga sosial adalah jenis lembaga yang mengatur proses…
- PENGERTIAN DAN ASAL MULA PANCASILA ANAMS.ID - Pancasila adalah asas pedoman bangsa Indonesia, dasar pengambilan keputusan oleh rakyat Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan dasar peraturan pemerintah provinsi. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta…
- Persilangan antara Genotip dan Fenotip ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Persilangan antara Genotip dan Fenotip" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Persilangan antara Genotip dan Fenotip" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Pengertian dan Contoh Gaya Apung ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian dan Contoh Gaya Apung" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian dan Contoh Gaya Apung" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Pengertian dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai Pengertian dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik. Definisi negara menurut para ahli Berikut…
- Pengertian Hukum Perdata Anams.id - Apa itu hukum perdata? Jika Anda membaca buku hukum, Anda akan menemukan bahwa para sarjana yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda, dan bahwa ada perbedaan definisi tentang apa…
- Pengaruh Politik Terhadap Ketahanan Nasional Anams.id - kali ini kita akan membahas mengenai Pengaruh Politik Terhadap Ketahanan Nasional. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik. Pengaruh politik Politik berasal dari kata politik yang berarti…
- Penanaman Modal Anams.id - Kepemilikan saham dapat ditetapkan dengan Anggaran Dasar, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika persyaratan struktur pemegang saham tidak ditentukan dan…
- Macam Macam Adat Istiadat ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Macam Macam Adat Istiadat" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Macam Macam Adat Istiadat" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel…
- MENGENAL LEBIH DALAM TERKAIT PANCASILA ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas mengenai asal usul pancasila. simak artikel berikut dengan baik untuk mandapatkan keseluruhan insightnya asal mula langsung Asal usul materi (penyebab materialis) berasal dari…
- Pengertian Konvensi Anams.id - Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan konvensi,,?? Pengertian konvensi ialah aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis. Dalam pengertian lain,…
- Pengertian Fisika ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian Fisika" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian Fisika" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Pengertian Fisika" dengan baik…
- Letak Wilayah Indonesia Anams.id - Luas wiayah Indonesia secara keseluruhan adalah 9.790.754 km2. Luas itu terdiri atas daratan 1.890.754 km2 dan luas perairan 7.900.000 km2. Berdasarkan perbandingan luas daratan dan perairan, ternyata Indonesia…
- Pengertian Negara Hukum Anams.id - Pembahasan ini memberikan tinjauan tentang negara hukum. Dalam hal ini, definisi, karakteristik, struktur, dan contoh disertakan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini untuk lebih memahami dan memahami. Pengertian…
- Norma Kesusilaan Anams.id - Norma moral tidak memiliki sanksi yang kaku dari norma hukum. Namun, bagi yang melanggar norma kesusilaan tetap dikenakan sanksi pribadi – malu. Apa itu norma? Pada hakekatnya norma…