anams.id Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
ANAMS.ID – Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno, diciptakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara ini umumnya dianggap sebagai contoh utama dari sistem yang berurusan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah tersebut telah berubah dari waktu ke waktu dan definisi modern telah berkembang sejak abad ke-18 dengan berkembangnya sistem “demokratis” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/kratein yang berarti pemerintahan, sehingga pemerintahan dari rakyat atau yang lebih kita kenal dengan pemerintahan rakyat dapat diartikan. Untuk orang, untuk orang. Konsep demokrasi sendiri merupakan kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini tidak mengherankan, karena demokrasi kini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi memiliki tempat penting dalam pembagian kekuasaan di suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip Triaspolitik), dan kekuasaan negara yang berasal dari rakyat juga digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka.
Asas politik tripartit ini sering dicatat sebagai fakta sejarah bahwa kekuasaan (administratif) pemerintah begitu besar sehingga kekuasaan mutlak pemerintah pun tidak dapat membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Akun. mengarah pada pelanggaran HAM.
Demikian pula, kekuasaan yang berlebihan di lembaga negara lainnya, seperti kekuasaan berlebihan parlemen untuk menentukan keseimbangan gaji dan tunjangan anggota legislatif terlepas dari aspirasi publik, tidak menguntungkan rakyat.
Intinya, tidak hanya semua lembaga negara harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal untuk memperoleh akuntabilitas bagi semua lembaga negara, dan mekanisme ini secara operasional (secara teori) akan menegakkan mandat mereka. di atas) dapat dibatasi.
Demokrasi seperti yang kita kenal sekarang ini telah dialami oleh organisasi-organisasi modern selama pergerakan nasional sebagai wacana hati nurani. Di antara organisasi modern tersebut, misalnya, Budhi Utomo (BU), Salekat Islam, dan Persatuan Nasional Indonesia.
Bangsa Indonesia mengakui BU sebagai organisasi modern pertama yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Anggota BU terdiri dari bangsawan atau bangsawan dari kalangan bangsawan dan intelektual. Kelompok pertama konservatif dan kelompok kedua progresif. Dari sini terlihat bahwa BU masih elitis. Di dalam organisasi BU, para anggotanya belajar demokrasi dengan memperkenalkan dan mengkomunikasikan ide, gagasan dan harapan untuk integrasi nasional.
Menjelang kemunduran BU, muncul organisasi modern dengan karakter yang lebih egaliter: Salekat Islam (SI). Organisasi ini didirikan di Solo pada tahun 1911. Awalnya, SI adalah gerakan reaksi terhadap situasi kolonial, tetapi dalam perkembangannya organisasi tersebut mengambil langkah untuk membangun kembali kehidupan nasional dan akhirnya terlibat dalam perjuangan politik untuk menentukan nasibnya sendiri.
gerakan nasionalis indonesia
Gerakan nasionalis Indonesia memperoleh momentum dengan berdirinya Persatuan Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Pimpinan PNI terdiri dari anak-anak muda yang mengenyam pendidikan di Belanda pada awal tahun 1920-an. Selama di Belanda, mereka bergabung dengan organisasi kemahasiswaan, Institut Indonesia (PI).
Organisasi kepemudaan saat itu sangat dipengaruhi oleh PNI. Salah satu peristiwa penting pergerakan nasional adalah Kongres Pemuda Indonesia ke-2 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam forum ini para pemuda dari berbagai daerah akan meninggalkan semangat kedaerahan dan menggantinya dengan semangat solidaritas etnis, dan akan bekerja sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah standar hidup mereka untuk kebaikan bersama dengan tujuan yang sama. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi, secara langsung atau melalui perwakilan mereka, dalam penjabaran, pengembangan dan produksi undang-undang. Demokrasi mencakup praktik sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan kebebasan politik secara bebas dan adil.
Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani (demokratia) “pemerintahan rakyat” dan dibentuk oleh (Demos) “rakyat” dan (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan” dan mengacu pada sistem politik abad ke-5 SM. Salah satu negara Yunani, Athena. Kata ini merupakan kebalikan dari “kekuasaan elit” (dari kaum bangsawan).
Secara teori kedua definisi tersebut bertentangan, tetapi dalam praktiknya tidak lagi jelas. Misalnya, sistem politik Athena klasik menganugerahkan kewarganegaraan demokratis pada elit bebas dan mengecualikan budak dan wanita dari partisipasi politik.
Setelah perjuangan gerakan hak suara abad ke-19 dan ke-20, sampai semua populasi orang dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas, di semua pemerintahan demokratis dalam sejarah kuno dan modern, elit demokratis warga negara Power tetap sibuk. Kata demokrasi itu sendiri sudah ada. itu berasal dari abad ke-16 dan dari Prancis abad pertengahan dan Latin abad pertengahan.
Pemerintahan demokratis berbeda dari bentuk pemerintahan di mana seseorang memegang kekuasaan, seperti monarki, atau kelompok kecil, seperti oligarki. Apa pun itu, perbedaannya berasal dari filsafat Yunani dan sekarang tidak jelas karena beberapa pemerintahan modern mencampurkan unsur-unsur demokrasi, oligarki, dan monarki.
Karl Popper mendefinisikan demokrasi berbeda dari kediktatoran dan tirani, dengan fokus pada kesempatan bagi orang untuk memerintah dan menggulingkan pemimpin mereka tanpa perlu revolusi.