Perjalanan Konstitusi Indonesia: Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dan Kesejahteraan Bersama

Anams.id – Hi guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Konstitusi Indonesia: Perjalanan Konstitusi Indonesia Menuju Demokrasi. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami beberapa pergantian konstitusi yang selalu mengiringi peristiwa penting dalam sejarah negaranya.

Artikel ini akan membahas bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia terjadi, serta bagaimana konstitusi menjadi piranti demokratis untuk kehidupan bernegara di Indonesia.

Pergantian Konstitusi di Indonesia

Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara. Sebagai negara yang sedang tumbuh dan berkembang, Indonesia sejak merdekakan diri dari penjajah faktanya pada sistem ketatanegaraan sering serta mencari-cari bentuk yang benar-benar dapat mengimplementasikan pada kondisi sosial dan politik masyarakat. Pergantian konstitusi selalu mengiringi peristiwa penting yang ada di Indonesia, seperti peristiwa politik dan pergantian kepemimpinan.

Berikut adalah beberapa pergantian konstitusi yang terjadi di Indonesia:

  1. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mencetuskan suatu konstitusi pertama di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Tahun 1949-1950 Konstitusi Republik Indonesia Serikat
  3. Tahun 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
  4. Pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 secara resmi memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.
  5. Terjadi perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002).

Melihat kronologis sejarah konstitusi Indonesia tersebut, ada hal penting yang patut dicatat. Memang benar Konstitusi bisa sering berganti-ganti tapi hal yang paling bisa dilihat yaitu kekonsistensian membawa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar konstitusi. Pengalaman itu dapat lebih diapresiasi bahwa secara tidak disadari sejarah telah memberi pelajaran bahwa terdapat kesepakatan nasional bangsa Indonesia dalam menata kehidupan ketatanegaraannya.

Baca Juga :   Jenis-Jenis Variabel dalam Penelitian dan Perbedaannya

Pancasila sebagai Pembukaan Konstitusi

Memang Pancasila merupakan suatu syarat wajib untuk suatu pengaturan lebih dalam mengenai pasal-pasal konstitusi. Kehebatan pancasila memang wajib dijadikan suatu perhatian kepada unsur pemerintahan dan institusi yang lain dalam melaksanakan dan memperjuangkan konstitusi di Indonesia.

Perubahan Konstitusi Di Indonesia

Berdasarkan sistem ketatanegaraan modern memiliki dua model transformasi konstitusi yaitu renewal (pembaharuan) serta amandemen (perubahan. Jika dilihat dari Miriam Budiarjo terdapat 4 macam prosedur transformasi konstitusi dalam model renewal ataupun model amandemen, Berikut merupakan transformasi menurut Miriam Budiarjo yaitu:

1. Sidang Badan Legislatif dengan Tambahan Syarat

Dalam model ini, sidang badan legislative dapat menetapkan quorum, yaitu jumlah minimum anggota badan legislative yang harus hadir dalam sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar, serta jumlah minimum anggota badan legislative yang harus menerimanya.

2. Referendum

Referendum adalah pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang dasar melalui suara rakyat. Dalam proses ini, rakyat akan diminta untuk memberikan suaranya untuk menentukan keputusan akhir terkait perubahan konstitusi.

3. Negara-Negara Bagian dalam Negara Federal

Dalam negara federal seperti Amerika Serikat, perubahan konstitusi memerlukan persetujuan dari ¾ dari 50 negara-negara bagian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi dalam negara federal sangat tergantung pada persetujuan negara-negara bagian yang berdaulat.

4. Konvensi atau Lembaga Khusus untuk Perubahan

Perubahan konstitusi juga dapat dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Dalam proses ini, konvensi atau lembaga khusus akan membahas dan menyusun perubahan konstitusi, lalu akan diserahkan pada badan legislative atau rakyat untuk disahkan.

Konstitusi Sebagai Piranti Demokratis

Demokratis yang sering disebutkan dalam suatu Konstitusi selalu menyimpan prinsip-prinsip dasar demokrasi pada kehidupan bernegara, yaitu:

  1. Menetapkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
  2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
  3. Memiliki tanggungan penghargaan kepada hak-hak penduduk serta individu warga negara sehingga seperti itu entitas kolektif dan tidak menghilangkan hak-hak dasar perserorangan secara sendirinya.
  4. Pembatasan pemerintahan.
  5. Adanya kepastian tentang integritas negara dan moral
Baca Juga :   Bapak Koperasi Indonesia - Biografi Mohammad Hatta

Apakah kamu sudah mengerti tentang Sejarah Konstitusi Indonesia: Perjalanan Konstitusi Indonesia Menuju Demokrasi? Melalui artikel ini, kita telah melihat bagaimana pergantian konstitusi terjadi di Indonesia sejak kemerdekaannya, serta bagaimana konstitusi menjadi piranti demokratis untuk kehidupan bernegara di Indonesia.

Penting bagi kita untuk memahami sejarah konstitusi di Indonesia, karena hal ini akan membantu kita untuk memahami sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konstitusi Indonesia. Terima kasih telah membaca!***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *