anams.id Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
ANAMS.ID – Kali ini kita akan membahas terkait “Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan HANKAM dan Paradigma Pembangunan Sosial Budaya ”
Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait “Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan HANKAM dan Paradigma Pembangunan Sosial Budaya ” agar supaya bermanfaat bagi pembaca
Simak artikel “Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan HANKAM dan Paradigma Pembangunan Sosial Budaya ” dengan baik untuk mendapatkan keseluruhan insightnya.
Pancasila Menjadi Model Pendekatan HANKAM untuk Pembangunan
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah negara Indonesia pada saat didirikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan cita-cita dan cita-cita tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menyusun dan menerapkan sistem yang disebutnya sebagai “pertahanan dan keamanan rakyat semesta” (hankamrata). Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan cita-cita Pancasila, yang menyatakan bahwa rakyat dan pemerintah sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam melindungi negara. Selain itu, salah satu rekomendasi Pancasila adalah agar masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai.
Karena sistem pertahanan memerlukan peran serta setiap warga negara agar dapat berfungsi dengan baik, maka implementasi sistem tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara utuh. Selain itu, dengan prasyarat yang harus dipenuhi, yang meliputi prasyarat fisik, teoritis, dan strategis. Atas dasar pemikiran tersebut, TNI memiliki posisi strategis dan menjalankan tugas penting. Modernisasi TNI dilakukan bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan komersial. Akibatnya, sistem pertahanan dan keamanan khusus dibangun, dan TNI dipilih untuk menjadi penjaga utamanya.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya
Pembangunan sosial budaya harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, khususnya tercapainya kehidupan masyarakat yang demokratis, damai, dan aman. Pemikiran seperti ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia perlu kebal terhadap pengaruh budaya dari negara lain. Dengan kata lain, untuk membangun masyarakat modern di Indonesia, penting untuk terbuka terhadap kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia kontemporer akan terpengaruh oleh budaya lain. Namun, penting untuk diingat bahwa masyarakat modern tidak merujuk pada peradaban yang mengadopsi budaya Barat (juga dikenal sebagai westernisasi), melainkan masyarakat yang mempertahankan hubungannya dengan asal-usul budayanya.
Menurut argumen-argumen yang dikemukakan di atas, pernyataan bahwa Pancasila adalah satu-satunya model kemajuan dalam ranah sosial budaya sama sekali tidak berlebihan. Hal ini merupakan akibat wajar dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia telah sampai pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah kristalisasi dari prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Namun, kita harus menerima kenyataan bahwa memanfaatkan Pancasila sebagai model pembangunan sosial budaya bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita akan mencapai tingkat pencapaian setinggi mungkin.
Keberhasilan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya, dan di bidang sosial budaya pada khususnya, merupakan bukti yang mendukung premis yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Sepintas, masyarakat tampak tertib, aman, dan tenteram. Namun, pemerintahan Orde Baru bertanggung jawab atas kehancuran rakyat Indonesia dengan menanam bahan peledak yang hampir meledak.
Kegagalan mereka yang berkecimpung di bidang sosial budaya untuk mengembangkan bidangnya pada hakikatnya identik dengan kegagalan mereka yang berkecimpung di bidang politik untuk mengembangkan wilayahnya. Orde Baru yang pada akhirnya tidak berhasil membawa perubahan yang diinginkan, akhirnya digantikan oleh masa reformasi. Namun dalam praktiknya, pertarungan era reformasi seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, masa reformasi yang seharusnya memajukan bidang sosial budaya, belum mampu memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Konflik antar kelompok yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti gagalnya upaya membangun sistem sosial budaya yang sesuai dengan cita-cita kebenaran serta harkat dan martabat manusia.
Oleh karena itu, agar cita-cita Pancasila kembali menjadi landasan tumbuhnya bidang sosial budaya, perlu dialami dan dipraktikkan. Menurut Koentowijoyo, Pancasila dapat dipandang sebagai suatu paradigma yang memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut:
Universal karena mampu membebaskan simbol dari ikatannya dengan elemen struktur tertentu
Transendental dalam arti berpotensi memperluas ruang lingkup otonomi manusia dan ruang lingkup kebebasan spiritual.
Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dimungkinkan bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam suatu tatanan sosial budaya dengan cara yang wajar, proporsional, dan praktis. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, aman, damai, adil, dan berhasil,semua aspek bangsa perlu berpartisipasi dalam pekerjaan yang dilakukan berdasarkan prinsip kebenaran. Pekerjaan ini harus dilakukan atas dasar nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa.
Itulah pembahasan terkait Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan HANKAM dan Paradigma Pembangunan Sosial Budaya . semga bermanfaat***