Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia

ANAMS.ID – Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sila kerohanian, yang disebut dalam ilmu negara massa sebagai dasar falsafah negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk sumber ketertiban hukum di Indonesia, sehingga Pancasila adalah sumber nilai, norma dan norma baik moral maupun hukum. sumber aturan. di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah sumber hukum atau adat-istiadat negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Karena Indonesia adalah negara demokrasi hukum, maka segala aspek penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara diatur oleh suatu sistem peraturan perundang-undangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Pembukaan UUD 1945. Pembukaan menempati posisi yang sangat penting dalam konteks ketatanegaraan Indonesia karena merupakan norma dasar dan hierarki tertinggi tatanan hukum Indonesia.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakekatnya merupakan landasan dan asas kerohanian dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan ketertiban hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah, menurut penjelasan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun II n, sebagai sumber segala hukum Indonesia. 7. Dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia dan harus didasarkan pada Pembukaan.
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan mendasar mengenai sistem administrasi nasional. Terhadap perubahan-perubahan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 adalah susunan UUD yang semula terdiri atas pembukaan, badan dan penjelasan, hanya diubah pembukaannya. dan artikel.

Karena tidak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, penjelasan asli dan kontroversial UUD 1945 dicabut. Beberapa materi yang terkandung di dalamnya telah dimasukkan dan dimodifikasi, dan beberapa telah ditulis ulang dalam artikel yang dimodifikasi. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemennya juga menyangkut pelaksanaan kedaulatan rakyat dan perwujudannya dalam lembaga-lembaga negara.

Sebelum amandemen, kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh Dewan Rakyat. Terdiri dari anggota DPR yang paling banyak didelegasikan menurut wilayah atau kelompok, Parlemen memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ini termasuk pengangkatan dan pemberhentian presiden, definisi rencana politik negara dan modifikasi konstitusi.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat ketatanegaraan tidak sepenuhnya didukung oleh ketentuan konstitusi yang memuat kaidah-kaidah fundamental tentang kehidupan demokrasi, supremasi hukum, emansipasi rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang berkembangnya praktek-praktek ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, seperti:

Tidak ada check and balances antara lembaga negara dan kekuasaan terkonsentrasi pada presiden.
Infrastruktur yang terbentuk meliputi partai politik dan organisasi masyarakat.
Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi syarat demokrasi formal, karena semua tahapan proses pelaksanaannya dikendalikan oleh pemerintah.
Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 belum tercapai dan dalam praktiknya telah berkembang sistem monopoli dan oligopoli.

Baca Juga :   Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Menurut saya ada banyak institusi di dalamnya, tetapi praktis tidak ada aplikasi yang bisa dilakukan. Meski sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia sudah memadai, namun implementasinya belum sesuai harapan. Aplikasi yang menjalankannya tidak seperti yang diharapkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan negara yang besar. Bangsa yang berjuang dengan segala cara, baik dengan perang maupun diplomasi.

Pertempuran itu menghasilkan banyak pahlawan pejuang kemerdekaan. Mulai dari Sultan Hasanuddin, Sultan Agen Tirtayasa, Imam Bonjor, Pangeran Diponegoro, Tek Umar, Kiyai

Menjaga Kesatuan Republik Indonesia Perjanjian tentang Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada gagasan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, pengalaman sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950) sebenarnya telah mengancam persatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu keinginan bangsa Indonesia untuk membentuk negara kesatuan di Republik Indonesia.dikembalikan dengan.

Memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Perjanjian Kepresidenan bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial UUD 1945 dan menghindari kembalinya sistem parlementer tahun 1950-an, yang dikatakan telah menyebabkan ketidakstabilan politik di negara ini. Jadi pada dasarnya keinginan untuk mempertahankan sistem presidensial adalah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif.

Penjelasan UUD 1945 dihilangkan, dan masalah normatif penjelasan dimasukkan dalam pasal tersebut. Adanya penjelasan UUD 1945 pada masa Orde Baru menimbulkan permasalahan hukum. Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian dari konstitusi ortodoks, atau sekadar pengingat pemilu yang tidak mengikat. Selain itu, secara teoritis, tidak ada penjelasan yang diketahui tentang konstitusi di negara mana pun. Oleh karena itu, penjelasan UUD 1945 harus dihapuskan, tetapi isi normatifnya dicantumkan di dalam teks.

Perubahan dilakukan dengan addendum. Perubahan yang dilakukan dengan “Addendum” tersebut dimaksudkan untuk melestarikan nilai sejarah UUD 1945 dan melestarikan prinsip-prinsip Founding Fathers yang terkandung dalam UUD 1945. Secara politis, nilai sejarah UUD 1945 harus dilestarikan. Orang yang tidak menginginkan amandemen konstitusi. 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah dilakukan sebanyak empat kali: amandemen pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002 memiliki dampak politik yang signifikan. Bahasa Sistem administrasi nasional Indonesia.

Pembacaan yang cermat terhadap perubahan tersebut mengungkapkan bahwa keempat perubahan tersebut merupakan rangkaian perubahan yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab tantangan baru dalam kehidupan politik di Indonesia yang semakin demokratis seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Seruan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan berupa amandemen UUD 1945 merupakan pesan yang sangat jelas disampaikan oleh gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998.***

Baca Juga Artikel Lainnya:

  • Pengertian dan Sejarah Hukum Perdata Anams.id - Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, berdasarkan "Kode Sipil" Romawi, yang dianggap sebagai hukum paling sempurna pada masanya. Hukum privat yang berlaku di Perancis tertuang dalam…
  • Analisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Analisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Analisis Pancasila Sebagai Sumber Nilai" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
  • Pengertian Sumber Hukum Adalah anams.id - Sumber hukum merupakan seluruh apa saja( suatu) yang memunculkan aturan- aturan yang memiliki kekuatan mengikat serta bertabiat memforsir, ialah aturan- aturan yang jika dilanggar menyebabkan sanksi yang tegas serta…
  • Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interkulturalitas Anams.id - Berbagai faktor yang dapat menyebabkan westernisasi antara lain: Kurangnya kompetensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Era globalisasi dan kemajuan zaman ini menuntut kita untuk mengikuti perkembangannya: itulah…
  • Norma Kesusilaan Anams.id - Norma moral tidak memiliki sanksi yang kaku dari norma hukum. Namun, bagi yang melanggar norma kesusilaan tetap dikenakan sanksi pribadi – malu. Apa itu norma? Pada hakekatnya norma…
  • Kedudukan dan Fungsi Pancasila ANAMS.ID - Sifat dan Ciri Pancasila Ciri-ciri dan ciri-ciri pancasila adalah : Sistematis (dipesan): pesanan tidak dapat ditukar kesatuan keutuhan organik (utuh, tunggal, majemuk): mereka tidak dapat dipisahkan satu sama…
  • PENGERTIAN DAN ASAL MULA PANCASILA ANAMS.ID - Pancasila adalah asas pedoman bangsa Indonesia, dasar pengambilan keputusan oleh rakyat Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan dasar peraturan pemerintah provinsi. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta…
  • Hakekat Negara Anams.id - kali ini kita akan membahas megenai Hakekat negara. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel lengkapnya dengan baik Hakekat Negara Hakikat negara terletak pada ikatan sosial, atau koeksistensi sebagai…
  • Pengertian Pancasila ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian Pancasila" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian Pancasila" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Pengertian Pancasila" dengan baik…
  • Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Anams.id - Studi tersebut menemukan bahwa "mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi telah dinyatakan sebagai nama yang paling menguntungkan dan rasional untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang…
  • Bentuk Norma Sosial Anams.id - kali ini kita akan membahas mengenai bentuk norma sosial. untuk mengetahui pembahasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik. bentuk norma sosial Penggunaan (Metode) Pemanfaatan adalah cara sesuatu dilakukan…
  • Ketahanan Nasional Anams.id - Bela negara, atau upaya bela negara, sebenarnya bukan hanya upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan serangan musuh, tetapi juga upaya warga negara untuk mempertahankan dan…
  • Sistem Ketatanegaran RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 ANAMS.ID - Hukum didefinisikan sebagai: Konstitusi adalah kumpulan aturan yang mengkodifikasi dasar-dasar negara dan subjek administrasi negara, dan meskipun ketentuannya diberkahi dengan karakter yang abadi dan mulia, mengubahnya lebih sulit…
  • MENGENAL PAJAK ANAMS.ID - Pajak dipungut oleh warga negara atas nama negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat diterapkan dengan benar tanpa menerima imbalan langsung apa pun. Pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan hukum untuk…
  • Contoh Adat Istiadat ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Contoh Adat Istiadat" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Contoh Adat Istiadat" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Contoh Adat…
  • Proses perumusan Pancasila ANAMS.ID - Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada masaan Jepang. Pada tahun 1944 Jepang mulai mendekati kekalahan melawan sekutu, karena Jepang berusaha mencari bantuan dari rakyat Indonesia dengan…
  • Sistem Hukum Perdata Di Indonesia Anams.id - Hukum perdata di Indonesia masih beragam (jamak). Di setiap kelompok, warga memiliki hukum perdata sendiri, kecuali untuk beberapa daerah di mana keseragaman ditetapkan. Misalnya, undang-undang perkawinan, undang-undang pertanian,…
  • Klasifikasi dan Faktor yang Menyebabkan Akuntansi… Anams.id - kali ini kita alkan membahas mengenai Klasifikasi dan Faktor yang Menyebabkan Akuntansi Internasional. untuk pembahasan lengkapnya, simak artikel berikut dengna baik. Klasifikasi akuntansi internasional Klasifikasi akuntansi internasional di…
  • Pengertian dan Contoh Globalisasi Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai Pengertian dan Contoh Globalisasi. untuk mengetahui [penjelasan lengkapnya, simak artikel ini dengan baik. Globalisasi sangat berpengaruh dari segi aspek yang ada di…
  • pengertian dan landasan demokrasi ANAMS.ID - Padahal, evolusi tatanan ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filosof kuno yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem…
  • Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
  • Penanaman Modal Anams.id - Kepemilikan saham dapat ditetapkan dengan Anggaran Dasar, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika persyaratan struktur pemegang saham tidak ditentukan dan…
  • Definisi Adfokat Anams.id - Kata advokat berasal dari bahasa Latin advokat yang berarti menganjurkan dan menawarkan bantuan. Dalam bahasa Inggris, Advocate-nya berarti mewakili, membela dalam suatu argumen, mendorong atau merekomendasikan kepada masyarakat…
  • Pengertian dan Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup APLIKASI.ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian dan Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian dan Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup" agar…
  • Pengertian Konvensi Anams.id - Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan konvensi,,?? Pengertian konvensi ialah aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis. Dalam pengertian lain,…
  • Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan ANAMS.ID - Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional adalah untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat adil yang juga sejahtera dan makmur berkeadilan. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap…
  • PENGERTIAN IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA ANAMS.ID - Pancasila dilambangkan sebagai rajawali dengan lima sila pada tubuhnya. Menurut Wikipedia, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sansekerta. pañca, yang berarti lima,…
  • Arti Lambang Pancasila dan Penjelasannya ANAMS.ID - Arti Lambang Pancasila dan Penjelasannya arti lambang pancasila Di bawah ini adalah lima lambang pancasila dan penjelasannya. Arti Perintah Bintang Tunggal Pertama Tuhan Yang Maha Esa dilambangkan dengan…
  • Rapat Pertama BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rapat Pertama BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rapat Pertama BPUPKI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Rapat Pertama…
  • pancasila sebagai ideologi nasional Anams.id - kali ini kita akan membahas mengenai pancasila sebagai ideologi nasional. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik. pancasila sebagai ideologi nasional Pancasila sebagai ideologi nasional adalah…
anams.id
© Copyright 2023, All Rights Reserved