Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR

ANAMS.ID – Kali ini kita akan membahas terkait “Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR”
Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait “Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR” agar supaya bermanfaat bagi pembaca
Simak artikel “Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR” dengan baik untuk mendapatkan keseluruhan insightnya.

Tanggung jawab DPR

Karena sifat fungsi DPR yang sangat strategis, maka DPR mempunyai tugas-tugas tertentu yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. Berikut daftar kewajiban yang menjadi tanggung jawab setiap anggota DPR:

• Menjaga cita-cita Pancasila di atas pikiran dan mempraktikkannya
• Menghormati peraturan perundang-undangan dan berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1945
• Menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang sangat penting.
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan golongan
• Perjuangan berat untuk membuat hidup orang lebih baik
• Mengelola penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan cita-cita dan praktik demokrasi
• Menjaga kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku.
• Menjunjung tinggi moral dan standar perilaku dalam interaksi profesional Anda dengan organisasi lain.
• Menghadiri kunjungan kerja rutin dalam rangka menyerap dan menyusun ambisi konstituen.
• Menanggapi keinginan dan kekhawatiran masyarakat dengan tetap menjaga komunikasi yang terbuka
• Konstituen di daerah pemilihannya masing-masing harus bertanggung jawab baik pada tingkat moral maupun politik.

Dasar Hukum DPR

Berikut ini merupakan landasan hukum bagi lembaga DPR dalam pemerintahan negara:

• Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) dan ayat (2);
• Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2);
• Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2);
• Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (3);
• Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2);
• Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (3);
• dan Pasal 24E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (3).

Itulah pembahasan terkait Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR. semoga bermanfaat***