PILAR KEBANGSAAN – UUD 1945

ANAMS.ID – UUD 1945 atau UUD ’45 adalah hukum dasar tertulis yang merupakan konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak 27 Desember 1949 UUD RIS berlaku di Indonesia dan sejak 17 Agustus 1950 UUD RIS berlaku di Indonesia sejak tahun 1950. UUD 1945 DPR 5 Juli 1959 Pemberlakuan kembali UUD 1945, disetujui dengan persetujuan DPR pada 22 Juli 1959.

Antara tahun 1999 dan 2002, UUD 1945 telah diubah empat kali, mengubah susunan kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Asas-asas yang terkandung dalam UUD 1945:

sumber kekuatan

Pada alinea ketiga disebutkan bahwa “kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas karunia Allah SWT”, yang berarti bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan hanya atas rahmat dan berkah Allah SWT. Artinya, dengan kata lain, kekuasaan yang diperoleh bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan mengatur kehidupan berbangsa itu berasal dari Allah SWT. Ini ditegaskan dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, prinsip pertama negara.

Namun, pada alinea keempat juga disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia tersusun atas suatu sistem kedaulatan nasional”, artinya sumber kekuasaan juga berada di tangan rakyat. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Bab 1, Pasal 1 (2), yang menyatakan bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat”.

Dari perkataan di atas, jelaslah bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan bernegara dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Ada dua catu daya secara diametris.

Kita membutuhkan model sistem manajemen negara dan pemerintahan yang bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Diperlukan ide-ide baru tentang bagaimana mengintegrasikan kedua sumber kekuatan ini agar tidak terjadi kontroversi.

hak asasi Manusia

Berikut adalah beberapa rumusan keprihatinan para Founding Fathers tentang HAM yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa dan negara Indonesia merupakan salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan dan dituntut oleh setiap manusia: mewujudkan kehidupan nasional yang merdeka.

Ditandai dengan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran, kemerdekaan Indonesia merupakan lambang negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui hak atas kebebasan dan pengejaran kebahagiaan.

Seluruh alinea pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan persamaan. Kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan adalah perwujudan kebebasan dan persamaan hak.

Di sisi lain, pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 teks utama UUD 1945 memperdalam hak asasi manusia.

Kalimat-kalimat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal UUD 1945 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia. Tidak benar bahwa UUD 1945 yang asli, terutama setelah reformasi konstitusi, tidak memasukkan hak asasi manusia dalam bernegara dan dalam kehidupan bernegara.

Baca Juga : Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi

demokrasi

Sistem pemerintahan Indonesia tertuang dalam ayat 4, yang menyatakan: Dipandu oleh kebijaksanaan perenungan/perwakilan, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan persatuan dan demokrasi Indonesia”. Mewakili sistem pemerintahan.

Istilah kedaulatan rakyat atau demokrasi identik dengan demokrasi. Namun, pelaksanaan demokrasi sejalan dengan perkembangan praktik budaya di Indonesia. Sumber kekuatan demokrasi adalah Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia, ada perkembangan yang disebut “Demokrasi Induksi”, dan pernah ada “Demokrasi Pancasila”, sementara yang lain beralih ke liberalisme.

Kesatuan, pengertian gotong royong

Ini ditemukan di:

Salah satu misi negara bukanlah melindungi individu, tetapi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Namun, kata-kata ini tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.

Berdirinya Indonesia akan mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sekali lagi, ungkapan ini tidak menyiratkan atau mengungkapkan kepentingan pribadi yang ditekankan, melainkan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Tujuan, Pokok, Fungsi UUD1945 :

Landasan Konstitusional atas landasan ideal yaitu Pancasila
Alat pengendalian sosial (a tool of social control)
Alat untuk mengubah masyarakat ( a tool of social engineering)
Alat ketertiban dan pengaturan masyarakat.
Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
Sarana penggerak pembangunan.
Fungsi kritis dalam hukum.
Fungsi pengayoman
Alat politik.

Itulah pembahasan terkait “PILAR KEBANGSAAN – UUD 1945”. semoga bermanfaat***

Baca Juga Artikel Lainnya:

Fungsi Pancasila ANAMS.ID - Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. gaya hidup orang indonesia Pancasila adalah visi kehidupan bangsa, karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila…
Pengertian dan Jenis Auditor Anams.id - Auditor adalah orang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, kondisi keuangan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di…
Pengertian Adat Istiadat ANAMS.ID - Secara etimologis, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “adat”, sehingga adat dapat diartikan sebagai kata kerja yang dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan yang tetap…
NILAI NILAI PANCASILA DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN ANAMS.ID - Sadar akan nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran martabat bangsa sebagai bagian dari kemanusiaan di dunia, Pancasila mendikte agar pembangunan selalu dilakukan untuk kesejahteraan umat manusia. Pembangunan di segala…
Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
Rapat Pertama BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rapat Pertama BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rapat Pertama BPUPKI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Rapat Pertama…
Sistem Ketatanegaran RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 ANAMS.ID - Hukum didefinisikan sebagai: Konstitusi adalah kumpulan aturan yang mengkodifikasi dasar-dasar negara dan subjek administrasi negara, dan meskipun ketentuannya diberkahi dengan karakter yang abadi dan mulia, mengubahnya lebih sulit…
Pengertian dan Contoh Globalisasi Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai Pengertian dan Contoh Globalisasi. untuk mengetahui [penjelasan lengkapnya, simak artikel ini dengan baik. Globalisasi sangat berpengaruh dari segi aspek yang ada di…
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ANAMS.ID - Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sila kerohanian, yang disebut dalam ilmu negara massa sebagai dasar falsafah negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma…
Pengertian Demokrasi Anams.id - Hasil penelitiannya adalah, "mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling menguntungkan dan rasional untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperebutkan oleh…
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan ANAMS.ID - Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional adalah untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat adil yang juga sejahtera dan makmur berkeadilan. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap…
Fungsi dan HAK DPR RI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Fungsi dan HAK DPR RI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Fungsi dan HAK DPR RI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum… ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia)" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Hubungan Pancasila Sebagai…
Pancasila Sebagai Norma Negara ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pancasila Sebagai Norma Negara" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pancasila Sebagai Norma Negara" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel…
Revolusi Hijau Adalah Revolusi hijau Dalam pembahasan ini kita akan melihat gerakan revolusi hijau, Dalam hal ini termasuk penerapan, kritik, dan dampaknya, jadi silakan simak ulasan berikut untuk pemahaman dan pemahaman yang lebih…
pengertian dan landasan demokrasi ANAMS.ID - Padahal, evolusi tatanan ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filosof kuno yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem…
MENGENAL LEBIH DALAM TENTANG TEORI AKUNTANSI ANAMS.ID - Menurut beberapa ahli teori akuntansi, terdapat karakteristik yang berperan penting dalam penyusunan kebijakan akuntansi. Selain itu, setiap kerangka umum terstruktur memiliki prinsip atau metode yang logis dan saling…
PILAR KEBANGSAAN - BHINEKA TUNGGAL IKA ANAMS.ID - Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau semboyan Indonesia. Ungkapan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno dan sering diterjemahkan sebagai "berbeda tapi selalu satu". Diterjemahkan kata demi kata, kata…
Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
Pengertian dan Sejarah Hukum Perdata Anams.id - Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, berdasarkan "Kode Sipil" Romawi, yang dianggap sebagai hukum paling sempurna pada masanya. Hukum privat yang berlaku di Perancis tertuang dalam…
LAMBANG NEGARA INDONESIA ANAMS.ID - Setelah Indonesia merdeka dari tahun 1945 hingga 1949, Meja Bundar tahun 1949 mengakui kedaulatan Indonesia atas Belanda. Jadi sepertinya Indonesia membutuhkan simbol nasional. Pada tanggal 10 Januari 1950…
MACAM MACAM SISTEM HUKUM ANAMS.ID - Terdapat berbagai macam sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia saat ini, seperti sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.…
Hubungan UUD dan Pancasila ANAMS.ID - Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu: Bench berarti lima, Sila berarti dasar atau asas. Oleh karena itu Pancasila berarti lima prinsip…
Contoh Adat Istiadat ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Contoh Adat Istiadat" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Contoh Adat Istiadat" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Contoh Adat…
Lembaga Negara Indonesia Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak sesuai dengan sistem nasional mana pun, tetapi merupakan sistem yang unik sesuai dengan identitas nasional Indonesia, tetapi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak…
MENGENAL PAJAK ANAMS.ID - Pajak dipungut oleh warga negara atas nama negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat diterapkan dengan benar tanpa menerima imbalan langsung apa pun. Pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan hukum untuk…
Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Gerakan… ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Gerakan Reformasi" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pancasila sebagai Paradigma Reformasi dalam Gerakan Reformasi" agar…
Proses perumusan Pancasila ANAMS.ID - Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada masaan Jepang. Pada tahun 1944 Jepang mulai mendekati kekalahan melawan sekutu, karena Jepang berusaha mencari bantuan dari rakyat Indonesia dengan…
Hukum Bisnis Anams.id - Untuk keperluan pembahasan kali ini, kami memberikan ulasan tentang hukum bisnis, termasuk arti, tujuan, dan ruang lingkupnya dalam hal ini, agar Anda dapat lebih memahami dan memahami ulasan…
Pemerintahan Presidensial Adalah Pemerintahan Presidensial Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Pasal 1-2 tentang Bentuk dan Kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…