Pengertian OSS Adalah

anams.id – Online Single Submission( OSS) merupakan sistem perizinan berbasis teknologi data yang mengintegrasikan perizinan di wilayah serta pusat dalam rangka memudahkan aktivitas usaha di dalam negara.

OSS ini pula ialah amanat dari Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Penerapan Berupaya. Kebijakan single submission ialah implementasi sesi kedua dari Peraturan Presiden( Perpres) Nomor. 91/ 2017 tentang Percepatan Penerapan Berupaya.

Departemen Koordinator Perekonomian mengklaim konsep one single submission( OSS) yang lagi digodok pemerintah dikala ini lebih unggul dari Cina. Kesimpulan itu di bisa sehabis melaksanakan Teleconference dengan perwakilan Indonesia di 6 negeri ialah Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi Beijing, Taipei, serta Abu Dhabi.

Spesial dengan Beijing, Cina dari segi konsep OSS Indonesia lebih unggul. Karena, di Cina cuma aspek tertentu ataupun investasi saja yang dimudahkan. Sedangkan, Indonesia segala kasus berupaya yang dimudahkan. Alasannya, OSS ialah suatu sistem yang berintegrasi dengan departemen serta lembaga( K/ L) sehingga nanti, sepenuhnya cuma jadi satu pintu. Apalagi tidak cuma di tingkatan K/ L, pemerintah juga sudah membentuk satuan tugas di daerah- daerah buat melancarkan berupaya di wilayah.

Sehingga sistem ini dapat diucap selaku digital NKRI buat berupaya, sebab di dalamnya tidak cuma berisi Semata- mata ketahui, teleconference dicoba guna pemerintah dapat mengenali gimana pelayanan kemudahan berupaya di negara- negara lain buat perbandingan. Dengan begitu, diharapkan ekspor tanah air dapat bertambah semacam arahan Presiden Joko Widodo.

Langkah gampang Online Single Submission

1. Persiapan

• Registrasi
• Input superset Dokumen
• Upload persyaratan

2. Submit

• Kirim superset informasi ke system OSS

3. Tracking

• Trace and track
• Adukan permasalahan

4. Release

• Izin industri diterbitkan

Prinsip sistem Online Single Submission

Prinsip totalitas sistem OSS ini terdapat sebagian bagian. Awal, proses registrasi serta perizinan bawah yang hendak diproses langsung oleh sistem OSS, memakai auto approval. Semata- mata ketahui saja, auto approval ialah persetujuan otomatis bilamana persyaratan yang dimasukkan ke sistem OSS telah lengkap serta benar.

Kedua, proses area serta bangunan. Nantinya OSS hendak membagikan data standar bangunan serta area yang wajib cocok kebutuhan investasinya.Jadi, bila sepakat hingga hendak terdapat formulir‘ komitmen’, sehabis diisi OSS hendak langsung membagikan persetujuan komitmen diartikan beserta list standar bangunan serta area yang wajib dipatuhi serta dibubuhkan‘ ciri tangan digital’ lewat OSS. Ada pula konsep itu diucap checklist.

” Nanti investor sehabis memperoleh persetujuan‘ checklist’ yang mempunyai batasan waktu hendak dicoba pengawasan hingga batasan waktu berlakunya izin‘ checklist’ ini. apabila tidak penuhi standar bangunan serta area hingga batasan waktu izin checklistnya, hingga segala ciri catatan serta izin investor ini hendak dibekukan, jadi dapat urus IMB serta izin area belum lama,” jelas Muwasiq.

Ketiga, izin komersial, di mana ini nantinya dicakup terpaut pada dikala investor melakukan usahanya, semacam SNI buat barangnya, pendaftaran BPOM buat industri obat, santapan, minuman, yang masih dibahas misalnya terpaut tubuh usaha, ini hendak digabungkan pengesahannya di Kemenkumham, Ditjen AHU.

Ada pula teknis ini wajib dijalankan bersama, antara OSS, kominfo( yang meningkatkan sistem siCANTIK buat pelayanan wilayah), BKPM dengan sistem SPIPISE nya, Kemendag dengan sistem SIPO, API Online serta INATRADE, INSW buat urusan kepabeanan, pajak serta departemen keuangan.“ Draft PP pula telah siap, dikala ini lagi dalam ulasan antar lembaga,” tutup ia.

Alasannya alur perizinan sistem OSS ini menjajaki alur perizinan baru yang sangat berbeda dengan alur proses perizinan yang dikala ini lagi berjalan. Terlebih dari segi legalnya.

Tipe Perizinan Pokok

Seluruh perizinan berupaya/ investasi dipecah 4 jenis, ialah:

• Pendaftar serta perizinan bawah, ialah aktivitas mendaftar investasi/ berupaya buat mendapatkan No Induk Berupaya( NIB) serta perizinan Bawah yang berbentuk ciri registrasi Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS) ketenagakerjaan serta kesehatan; dan pengesahan rencana pemakaian tenaga kerja asing( RPTKA) untuk industri yang memerlukan pekerja asing.

NIB berperan pula selaku ciri catatan industri( TDP), angka pengenal importir( API), serta Akses kepabeanan.

• Perizinan area serta standar bangunan, ialah izin yang dibutuhkan buat melaksanakan aktivitas usaha yang cocok dengan syarat dan kelayakan guna bangunan( sertifikat layak guna/ SLF)
• Perizinan usaha, ialah perizinan yang menyangkut aktivitas usaha utama( dalam rangka memproduksi), semacam; izin usaha industry, izin usaha perdagangan, izin usaha jasa kontruksi, izin usaha jasa pariwisata, dsb
• Perizinan komersial, ialah perizinan yang dibutuhkan dalam rangka memasarkan, mendistribusikan, mengekspor benda/ jasa yang dihasilkan, serta/ ataupun mengimpor bahan baku/ komponen/ benda jadi.

Registrasi Berusaha

• Investor/ pelakon usaha mengurus pendirian tubuh usaha Perseroan Terbatas( PT), CV, Firma, yayasan, ataupun Koperasi di notaris( sekalian memperoleh NPWP)
• Sehabis memperoleh pengesahan akta pendirian, investor/ pelakon usaha melaksanakan pendaftaran lewat sistem OSS di oss. go. id dengan memakai NIK ataupun paspor buat memperoleh user id
• Sehabis sukses login ke sistem OSS, investor/ pelakon usaha memilah no akta, setelah itu memenuhi informasi investasi/ berupaya buat mendapatkan NIB serta perizinan bawah.
• Komponen informasi yang diperlukan buat memperoleh NIB serta Perizinan Bawah, ialah informasi:

1. Industri( selaku informasinya sudah ada dari sistem AHU Online)
2. Pemegang saham( selaku informasinya sudah ada dari sistem AHU online)
3. Nilai investasi
4. Rencana Pemakaian Tenaga Kerja Asing( RPTKA)
5. BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS kesehatan

• Investor/ pelakon usaha memperoleh NIB, Perizinan bawah, serta notifikasi perizinan serta sarana secara otomatis sehabis seluruh informasi diatas dilengkapi dengan benar
• Investor/ pelakon usaha otomatis memperoleh notifikasi insentif fiscal bila aktivitas berupaya tercantum dalam kriteria yang cocok dengan syarat peraturan perundang undangan yang berlaku
• Dengan dokumen NIB, perizinan bawah, serta Notifikasi Perizinan serta Sarana, investor/ pelakon usaha bisa melaksanakan aktivitas berupaya mulai dari melaksanakan konstruksi( bila diperlukan), aktivitas penciptaan benda ataupun jasa dan aktivitas komersial dengan kewajiban penuhi seluruh komitmen yang diucap dalam notifikasi perizinan serta sarana.

Perizinan- perizinan Online Single Submission

Perizinan area serta pemenuhan standar bangunan

Sehabis investor/ pelakon usaha memperoleh NIB serta perizinan dasar

• Untuk investor/ pelakon usaha yang melaksanakan aktivitas investasi/ berusha di daerah yang sudah mempunyai Rencana Perinci Tata Ruang( RDTR) ataupun terletak dalam KEK, KI, KSPN, serta KPBPB, tidak membutuhkan izin posisi dalam melaksanakan aktivitas berusaha
• Untuk yang melaksanakan aktivitas investasi/ berupaya di daerah yang belum mempunyai RDTR, harus mengajukan izin posisi lewat Sistem OSS
• Melakukan komitmen buat menuntaskan pemenuhan standar dalam jangka waktu tertentu

Perizinan Berusaha

• Buat melakukan aktivitas usaha cocok bidang usahanya( KBLI), investor/ pelakon usaha harus mempunyai ataupun menuntaskan Izin usaha cocok bidang usahanya, semacam Izin Usaha Industri( IUI), pesan izin usaha perdagangan( SIUP), Ciri catatan usaha pariwisata( TDUP), dsb
• Yang diberikan secara otomatis sehabis penuhi komitmen perizinan area serta pemenuhan standar bangunan( untuk izin usaha sector yng tidak membutuhkan komitmen pemenuhan standar, misalnya pesan izin usaha perdagangan/ SIUP)
• Untuk izin usaha yang sektornya membutuhkan komitmen pemenuhan standar, investor/ pelakon usaha harus berkomitmen buat menuntaskan pemenuhan standar dalam jangka waktu tertentu
• Investor/ pelakon usaha harus mematuhi standar yang diresmikan dalam izin usaha cocok bidang usahanya( KBLI), semacam pemenuhan standar( terpaut dengan kesehatan, keselamatan, serta keamanan, misalnya sector kesehatan( carapembuatan obat yang baik/ CPOB) serta perhubungan hawa).
• Pengawasan terhadap keutuhan standar dilaksanakan oleh checker ataupun profesi( auditor)
• Investor/ pelakon usaha yang tidak mematuhi standar cocok komitmen yang diresmikan dalam jangka waktu tertentu memperoleh sanski berbentuk teguran, pembekuan izin, ataupun pencabutan izin.