Pemindahan Hak Atas Saham
Pemindahan Hak Atas Saham

Pemindahan Hak Atas Saham

Anams.id – Kali ini kita akan membahas mengenai Pemindahan Hak Atas Saham. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik.

Hak kepemilikan saham

Saham memberi pemegangnya hak-hak berikut:

Keikutsertaan dan pemungutan suara dalam RUPS, efektif setelah saham tersebut dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;
Menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
melaksanakan hak-hak lain berdasarkan undang-undang ini;

Setiap saham memberi pemiliknya hak yang tidak terbagi. Artinya, seorang pemegang saham tidak dapat membagikan hak atas satu saham menurut kehendaknya. (1) Wakil wakil pemegang saham.

Setiap pemegang saham berhak menggugat perseroan di pengadilan negeri apabila karena keputusan RUPS, pengurus dan/atau komite-komite, dirugikan oleh tindakan perseroan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan wajar. Pemangku kepentingan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

Perubahan hukum
pemindahtanganan atau penjaminan kekayaan perusahaan lebih dari lima puluh persen (50%) dari kekayaan bersih perusahaan;
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan;

Pemindahan Hak Atas Saham

Pada intinya, berkenaan dengan pengalihan saham, pasal 56 undang-undang. 40 tahun 2007 mengatakan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 UUPT, pengalihan hak yang berkaitan dengan saham dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pengalihan Hak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, akta adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan.
Menyerahkan pengalihan hak atau salinannya secara tertulis kepada Perusahaan (Pasal 56, Ayat 2 Undang-Undang Gabungan).
Direksi harus mendaftarkan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus pemindahan hak atas saham, tanggal dan tanggal pemindahan hak dan memberitahukan kepada menteri setiap perubahan susunan pemegang saham. Agar dapat didaftarkan dalam daftar usaha dalam waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran peralihan hak, Undang-Undang dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 56(3) UUPT).

Baca Juga :   Praktik pengambilalihan hukum dilatarbelakangi oleh tiga hal

Anggaran Dasar dapat menentukan persyaratan untuk pengalihan hak dalam saham.

Harus ditawarkan terlebih dahulu kepada kelas pemegang saham tertentu atau kepada pemegang saham lain, dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran, jika ternyata tidak ada pemegang saham yang membeli, pemegang saham penjual dapat mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga. dan dijual.
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan; dan/atau
Persetujuan sebelumnya dari otoritas yang berwenang harus diperoleh sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa pemindahan hak atas saham melalui jual beli tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUHAP.

ada kesepakatan antara para pihak
Satu pihak setuju untuk menyerahkan saham dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Selain itu, pemegang saham penjual (A) dapat menjual dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga (lihat Pasal 58 ayat). (1) UUPT).

itulah pembahasan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham, semoga bermanfaat***

Leave a Reply

Your email address will not be published.