Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Pasal 1-2 tentang Bentuk dan Kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan ditegakkan menurut UUD. Selain itu, Bab 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewenangan pemerintahan negara, khususnya Pasal 6A ayat 1 tentang pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mencerminkan sistem presidensial.
Negara Indonesia yang menggunakan system pemerintahan presidensial namun belum bisa sepenuhnya mencapai tujuan dan fungsi penyelenggaraan negara .Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan system pemerintahan presidensial di Indonesia.
Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem ini berasal dari bahasa Inggris system yang berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian dengan hubungan fungsional. Meskipun pemerintahan pada awalnya berasal dari kata pemerintah. Pemerintah adalah instrument negara yang dapat menetapkan aturan dan memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah dalam arti luas adalah lembaga negara yang menyelenggarakan semua fungsi pemerintahan secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan didefinisikan sebagai tatanan yang terdiri dari komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kategori: kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan untuk menegakkan hukum atau mengarahkan pemerintahan; kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan untuk merumuskan undang-undang; dan kekuasaan kehakiman, yang berarti kekuasaan untuk membuat undang-undang. akan Kekuasaan untuk menentukan pelanggaran hukum. Komponen-komponen tersebut pada dasarnya meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pengertian Sistem pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana
Kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden.
Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative).
Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Sistem Presidensial
Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai posisi yang relatif kokoh serta tidak bisa dijatuhkan sebab rendah subjektif seperti minimnya sokongan politik. Namun tidak terdapat mekanisme buat mengendalikan presiden. Bila presiden melanggar konstitusi, pengkhianatan, serta mengaitkan permasalahan kriminal, posisi presiden dapat dijatuhkan. Kala dia dipecat sebab pelanggaran tertentu, umumnya seseorang wakil presiden hendak mengambil alih letaknya.
Model ini diadopsi oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia serta sebagian besar negara- negara Amerika Latin serta Amerika Tengah.
Identitas Pemerintahan Presidensial
Terdiri atas:
Dipandu oleh seseorang presiden selaku kepala pemerintahan serta kepala negara.
Kekuasaan eksekutif dinaikan jadi presiden oleh demokrasi rakyat serta diseleksi langsung oleh mereka ataupun lewat tubuh perwakilan rakyat.
Presiden mempunyai hak prerogatif( hak istimewa) buat mengangkut serta memberhentikan menteri yang mengetuai kementerian serta non- departemen.
Menteri yang bertanggung jawab cuma buat kekuasaan eksekutif( tidak kekuasaan legislatif).
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dipaksakan oleh legislatif.
Kelebihan serta Kekurangan dari sistem presidensial
Terdiri atas:
- Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Cabang eksekutif merupakan posisi yang lebih normal sebab tidak bergantung pada parlemen.
Masa jabatan tubuh eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, sebutan presiden AS 4 tahun, Presiden Filipina merupakan 6 tahun serta Presiden Indonesia merupakan 5 tahun.
Penataan program kerja kabinet gampang disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat re- genarisi buat posisi eksekutif sebab bisa diisi oleh orang luar, tercantum anggota parlemen.
- Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga bisa menghasilkan kekuasaan absolut.
Sistem Akuntabilitas kurang jelas.
Pengambilan keputusan ataupun kebijakan publik biasanya hasil tawar- menawar antara eksekutif serta legislatif, sepanjang tidak keputusan tegas
Membuat keputusan memakan waktu yang lama.
Baca Juga Artikel Lainnya:
- Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum… ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Hubungan Pancasila Sebagai Norma Dasar atau Cita Hukum Dengan Sistem Hukum (Indonesia)" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Hubungan Pancasila Sebagai…
- Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" agar…
- Lembaga Negara Indonesia Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak sesuai dengan sistem nasional mana pun, tetapi merupakan sistem yang unik sesuai dengan identitas nasional Indonesia, tetapi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak…
- Pengertian Negara Anams.id - Negara dapat dilihat sebagai organisasi lokal dengan otoritas hukum tertinggi dan tunduk pada kepatuhan publik. Dalam pengertian lain, negara diartikan sebagai instrumen sosial yang memiliki kekuasaan untuk mengatur…
- Berikut Hasil Sidang BPUPKI, Serta Pelopor Panitia Sembilan… Hasil Sidang BPUPKI Hasil Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 Muh.Yamin (29 Mei 1945) Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Kesejahteraan rakyat…
- Pengertian Konvensi Anams.id - Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan konvensi,,?? Pengertian konvensi ialah aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis. Dalam pengertian lain,…
- MENGENAL PAJAK ANAMS.ID - Pajak dipungut oleh warga negara atas nama negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat diterapkan dengan benar tanpa menerima imbalan langsung apa pun. Pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan hukum untuk…
- Fungsi dan HAK DPR RI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Fungsi dan HAK DPR RI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Fungsi dan HAK DPR RI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Perjanjian Tuntang: Penafsiran, Sejarah Perjanjian Tuntang: Penafsiran, Sejarah Perjanjian Tuntang yang berserajah sangat patut buat di pelajari, ulasan ini ialah isi perjanjian tuntang ataupun kapitulasi tuntang terhadap waktu Raffles yang jadi gubernur pemerintahan inggris…
- Pengertian dan Jenis Auditor Anams.id - Auditor adalah orang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, kondisi keuangan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di…
- Pengertian Pancasila Menurut Menurut Para Ahli ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian Pancasila Menurut Menurut Para Ahli" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian Pancasila Menurut Menurut Para Ahli" agar supaya bermanfaat…
- Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Anams.id - Studi tersebut menemukan bahwa "mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi telah dinyatakan sebagai nama yang paling menguntungkan dan rasional untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang…
- Pengertian BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian BPUPKI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Pengertian BPUPKI" dengan baik…
- Rapat Pertama BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rapat Pertama BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rapat Pertama BPUPKI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Rapat Pertama…
- MENGENAL LEBIH DALAM TENTANG TEORI AKUNTANSI ANAMS.ID - Menurut beberapa ahli teori akuntansi, terdapat karakteristik yang berperan penting dalam penyusunan kebijakan akuntansi. Selain itu, setiap kerangka umum terstruktur memiliki prinsip atau metode yang logis dan saling…
- Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI" agar supaya bermanfaat…
- Pengertian Feminisme Anams.id - Feminisme adalah paham atau paham yang menyatakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Feminisme berasal dari kata Latin “femina” yang berarti memiliki sifat-sifat feminin. Feminisme sering dimaknai sebagai…
- Sejarah Demokrasi ANAMS.ID - Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diucapkan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi…
- Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Hubungan UUD dan Pancasila ANAMS.ID - Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu: Bench berarti lima, Sila berarti dasar atau asas. Oleh karena itu Pancasila berarti lima prinsip…
- Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ANAMS.ID - Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sila kerohanian, yang disebut dalam ilmu negara massa sebagai dasar falsafah negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma…
- Sistem Hukum Perdata Di Indonesia Anams.id - Hukum perdata di Indonesia masih beragam (jamak). Di setiap kelompok, warga memiliki hukum perdata sendiri, kecuali untuk beberapa daerah di mana keseragaman ditetapkan. Misalnya, undang-undang perkawinan, undang-undang pertanian,…
- Pengertian Hak Anams.id - Jadi apa yang kita maksud dengan "hak"? Secara umum pengertian hak adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang yang penggunaannya tergantung pada orang yang bertanggung jawab. Pengertian Hak Memahami…
- PILAR KEBANGSAAN - BHINEKA TUNGGAL IKA ANAMS.ID - Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau semboyan Indonesia. Ungkapan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno dan sering diterjemahkan sebagai "berbeda tapi selalu satu". Diterjemahkan kata demi kata, kata…
- Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan ANAMS.ID - Mengikuti sifat hubungan antara Deklarasi 17 Agustus dan Pembukaan UUD 1945 tidak hanya menjelaskan dan menegaskan Deklarasi, tetapi juga menjelaskan Deklarasi, hubungan yang secara fungsional berkorelasi. tetapi juga…
- bentuk-bentuk demokrasi ANAMS.ID - Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: demokrasi formal Ini mengacu pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan demokrasi yang berbeda…
- Pengertian Hukum Perdata Anams.id - Apa itu hukum perdata? Jika Anda membaca buku hukum, Anda akan menemukan bahwa para sarjana yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda, dan bahwa ada perbedaan definisi tentang apa…
- Nilai - Nilai Pancasila Sebagai Ideologi ANAMS.ID - Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai inti dari kehidupan suatu bangsa, kebangsaan dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila…
- Fungsi Negara Menurut Para Ahli Anams.id - kali ini kita akan membahas mengenai Fungsi Negara Menurut Para Ahli. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak penjelasan berikut dengan baik. Fungsi negara profesional Pada dasarnya fungsi negara adalah…
- Prinsip dasar akuntansi pajak ANAMS.ID - Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan teori akuntansi dan pengembangan teknik akuntansi. Diagram berikut menunjukkan struktur teori akuntansi. Prinsip dasar…