Isi Perjanjian Salatiga dan Dampaknya

Perjanjian Salatiga merupakan konvensi yang ditandatangani oleh para pewaris Mataram, ialah Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, Raden Mas Said serta VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Maret 1757 di Gedung Pakuwon yang terletak di Jalur Brigjen Sudiarto Nomor. 1, Salatiga, Jawa Tengah. Tujuan dari Perjanjian Salatiga yakni buat menuntaskan konflik yang berlangsung pasca perebutan kekuasaan yang mengakhiri Kesultanan Mataram. Lewat konvensi ini, Hamengkubuwono I serta Pakubuwono II wajib merelakan sebagian daerah kekuasaannya buat Raden Mas Said ataupun Pangeran Sambernyawa. Wilayah yang diberikan mencakup Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, serta Ngawen, Yogyakarta. Dengan begitu, daerah Mataram resmi dipecah jadi 3 kekuasaan.

Pihak Yang Ikut serta Dalam Perjanjian Salatiga

Ada pula pihak yang ikut serta dalam menandatangani perjanjian ini antara lain ialah:

Pangeran Sambernyawa.

Kasunanan Surakarta.

Kesultanan Yogyakarta, diwakili oleh Patih Danureja.

VOC.

Isi Perjanjian Salatiga

Perjanjian ini membuat Pangeran Sambernyawa memperoleh setengah daerah Surakarta( 4000 karya, mencakup sebagian wilayah yang saat ini tercantum dalam Kabupaten Wonogiri serta Kabupaten Karanganyar, eksklave di daerah Yogyakarta i Ngawen serta jadi penguasa Kadipaten Mangkunegaran memakai gelar Mangkunegara I. Tetapi penguasa dari daerah Mangkunegaran tidak berhak mendapat gelar Sunan ataupun Sultan serta cuma berhak atas gelar Pangeran Adipati.

Imbas Perjanjian Salatiga

Saat ini sehabis wafatnya Pakubuwono III dan digantikan oleh Pakubuwono IV terhadap tahun 1788, politik yang agresif

kembali mencuat lagi. Pakubuwono memberikan nama kepada saudaranya yaitu Arya Mataram dengan nama Pangeran Mangkubumi. Mengenai ini memicu keluhan dari Sultan Hamengkubuwono I yang merasa nama tersebut ialah nama miliknya hingga dia mati. Kendala ini sesudah itu ditayangkan kepada pihak Pemerintah Belanda tetapi tampaknya tidak membuahkan hasil.

Strategi politik Pakubuwono sehabis itu dilanjutkan dengan langkah berikutnya ialah menolak hak suksesi Putera Mahkota Kesultanan Yogyakarta, keadaan politik akhirnya memanas kembali sehabis Mangkunegara I menagih janji kepada pemerintah Hindia Belanda terhubung janji apabila Pangeran Mangkubumi yang jadi Hamengkubuwono I meninggal tersebutkan Mangkunegara I berhak menempati posisi Kesultanan Yogyakarta. Sehabis itu pecahlah pertempuran akibat tidak diberikannya tuntutan tersebut Pertempuran terjalin di Gunung Kidul.

Latar Belakang Perpecahan di Bumi Mataram

Bukan perihal ihwal yang aneh lagi kala suatu kerajaan hadapi bermacam permasalahan paling utama kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Sejak masa pemerintahan Amangkurat I di Plered, Mataram telah mengalami pergolakan yang panjang. Tidak berbeda dengan kondisi di Mataram kala dipindahkan ke Kartasuro serta diperintah oleh Amangkurat II. Begitu pula dikala terjalin 2 raja di badan Mataram, ialah Amangkurat III serta Pakubuwono I. Perihal tersebut terus menjadi memanas kala VOC turut andil di dalam perpecahan Mataram.

Sepanjang perpecahan Amangkurat III serta Pakubuwono I terjalin 3 kali perang besar, yang dinamakan Perang Suksesi Jawa. Perang Suksesi Jawa I di tahun 1704- 1708. Perang Suksesi Jawa II di tahun 1719- 1723. Perang Suksesi Jawa III berlangsung sepanjang 3 tahun serta memakai taktik gerilya.

Di tahun 1755 terjalin suatu konvensi yang dinamakan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini awal mulanya ialah suatu negosiasi individu dari Sunan Mangkubumi serta Hartingh( wakil VOC), yang mana Mangkubumi menginginkan Mataram dibagi jadi 2. Dengan bermacam pertimbangan kesimpulannya perjanjian tersebut disepakati oleh VOC, Mangkubumi serta Pakubuwono III. Dengan hasil kalau Mataram dibagi jadi 2 daerah politik ialah Kasultanan Yogyakarta dengan pemimpin Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I, serta Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III. Dengan perjanjian itu pula nampak kalau 2 kerajaan bersekutu dengan VOC.