Anams.id – Hukum perdata di Indonesia masih beragam (jamak). Di setiap kelompok, warga memiliki hukum perdata sendiri, kecuali untuk beberapa daerah di mana keseragaman ditetapkan. Misalnya, undang-undang perkawinan, undang-undang pertanian, dll. Namun, setelah dicermati, ternyata unifikasi hukum belum tercapai 100%.
Artinya tujuan tercapainya persatuan di bidang hukum perdata belum sepenuhnya tercapai (100%). Keberagaman ini sudah lama ada sejak tahun 1900, ketika mata pelajaran di Hindia Belanda dibagi menjadi tiga kelompok menurut IS 163 (Indische Staatsregeling). Est. Setelah pembagian kelompok, kuasa hukum masing-masing kelompok akan dibagi sesuai dengan IS 131. Isi Pasal 163 dan 131 IS selanjutnya dapat menjelaskan bahwa Kaula Hindia Belanda diklasifikasikan menurut asal dan hukum yang berlaku sebagai berikut:
Golongan Eropa
Grup ini meliputi:
- Semua Belanda
- semua orang Eropa lainnya
- Semua orang Jepang
- berasal dari negara di mana hukum keluarga pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan hukum Belanda;
- Anak-anak yang sah atau anak-anak yang diakui oleh hukum, dan apa yang dimaksud dengan sub 1.c dan sub 1.f: Kelompok-kelompok Eropa tunduk pada hukum perdata (Civil Law). Oleh karena itu, KUHPerdata (termasuk KUHP) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berlaku bagi golongan Eropa.
Golongan Bumu Putra
Yaitu semua orang yang termasuk orang Indonesia asli dan tidak diwarisi oleh golongan lain, dan orang-orang yang semula milik golongan lain yang bercampur dengan orang Indonesia asli. Menurut isi IS 131, hukum yang berlaku bagi kelompok Bumiputera adalah hukum adatnya masing-masing.
Akan tetapi, Pasal 131, ayat 4 selanjutnya, Grup Bumiputra dapat tunduk pada KUH Perdata Eropa atau kuasa yang hadir (Stb. 1917 No. 12 Regeling Nopensde Vrijvil lige Onderwerping aan het Europeesch Privatrecht). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga memiliki aturan yang berlaku bagi golongan Bumiputera.
- Untuk pekerjaan Buku II Bab VII, Bagian 5, Pasal 1601 sampai dengan 1603, menggunakan Stb 1926 n. 335, JIS 458, 565 dan Stb. 192-105 telah diganti dengan barang baru sebagaimana dimaksud dalam Bab III VIIA, tetapi barang lama tetap berlaku.
- Kewajiban Perjudian, Buku III Bab XV, Bagian 3, Pasal 1788 sampai 1791 (Stb. 1907 n.306).
- Beberapa pasal buku II KUH Dagang , yaitu sebagian besar Hukum Laut
Ada juga beberapa aturan yang dibuat khusus untuk grup Bumi Putra. Sebagai contoh:
- Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Stb. 1933 No. 74).
- Ordonansi Maskapai Penerbangan Indonesia (IMA/Stb. 1939 No. 569 jo 717).
- Ordonansi Federasi Nasional Indonesia (Stb. 1939 No. 570 jo 717).
Selain itu, ada juga peraturan yang berlaku untuk semua golongan. Misalnya, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Peraturan Umum tentang Perkoperasian (Stb. 1933 no. 108), Ordonansi Angkutan Udara (Stb. 1938 no. 100).
Golongan Timur asing
Semua ini juga anggota kelompok Bumiputera, bukan kelompok Eropa. Kelompok ini dibagi menjadi dua:
- Semua hukum perdata (KUH Perdata) berlaku untuk kelompok asing di Tiongkok Timur, dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
- Kelompok orang asing timur bukan Tionghoa dan tunduk pada semua hukum perdata (civil law) dan hukum adat yang berlaku di negara asalnya. Kelompok ini mencakup orang Arab, India, dan Pakistan.
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih berbeda (pluralistik), tetapi ada beberapa kesatuan di beberapa daerah, tetapi belum sempurna.
Untuk memperbaiki hal tersebut di atas, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengkodifikasikan hukum dalam negeri, khususnya di bidang hukum perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Perdata dan Tata Niaga). Kode) Kode akan terus berlaku. Pada tahun 1963, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 3/1963 (dikenal sebagai SEMA 3/1963) untuk menentukan apakah hakim harus menerapkan pasal atau ketentuan pasal atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan KUH Dagang). alasan. Hal ini telah menjadi keluar dari langkah dengan waktu.
Dikatakan bahwa hukum perdata dan niaga bukan lagi buku basah melainkan buku lecto. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kedudukan Hukum Perdata/BW dan Hukum Dagang/WvK tetap dalam hukum. Hal ini karena BW dan WvK tidak pernah dicabut status hukumnya (Syahrani, 1985, hlm.28).
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, patutlah dikatakan bahwa apa yang ditulis oleh R. Abdoel Djamali bahwa hukum perdata Indonesia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
- Hukum perdata adat, hukum ini pada umumnya tidak tertulis dan telah diterapkan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat hukum adat secara turun temurun. Isinya mengatur hubungan antar individu Pribumi dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi. Masyarakat adat yang ditampilkan di sini adalah kelompok masyarakat Indonesia (Bumiputera).
KUHPerdata Eropa saat ini berlaku dalam bentuk tertulis dan berdasarkan Peraturan Peralihan UUD 1945 (Pasal 2 Peraturan Peralihan).
- Konten mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan warga negara Eropa dan non-Eropa yang mengajukan/mengajukan Pasal ini.
- Hukum perdata nasional ini merupakan produk negara dan merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan pribadi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. UU Perkawinan No. 1/1974. (Jamari, 1984, hlm. 147).
Pada saat yang sama, satu hal yang harus disadari adalah bahwa seluruh hukum perdata domestik belum ada sebagai suatu sistem norma hukum perdata dan masih dalam proses untuk direalisasikan. Artinya KUHPerdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan landasan hukum Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945. / BN Indonesia.
itulah pembahasan mengenai Sistem Hukum Perdata Di Indonesia, semoga bermanfaat***
Baca Juga Artikel Lainnya:
- Pengertian Kewajiban Anams.id - Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Tugas dalam hal ini adalah peran yang wajib atau harus dijalankan. Jika kewajiban tidak dipenuhi, seseorang dapat dikenakan sanksi…
- Badan Hukum Anams.id - Situasi di luar tempat terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang singkat atau lama, tetapi sebelum pergi, memberi orang lain surat kuasa untuk bertindak atas nama…
- Pengertian Stakeholder Adalah anams.id - Stakeholder merupakan sesuatu warga, kelompok, kumunitas maupun orang manusia yang mempunyai ikatan serta kepentingan terhadap suatau organisasi ataupun industri. Sesuatu warga, kelompok, komunitas maupun orang tersebut bisa dikatakan…
- Tujuan Akuntansi Internasional Anams.id - Berikut adalah beberapa tujuan akuntansi internasional. Mengidentifikasi perkembangan sejarah dalam akuntansi internasional. Ini memperkenalkan perbedaan antara negara-negara yang berbeda di dunia akuntansi. Meringkas evolusi bisnis hingga saat ini.…
- Sejarah Demokrasi Terpimpin Anams.id - Setelah melalui sejarah panjang penderitaan, pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah kemerdekaan yang dijanjikan Jepang tidak terwujud, Indonesia akhirnya mencapai kemerdekaan atas keputusan rakyat Indonesia sendiri. Seiring berjalannya…
- Pengertian Konvensi Anams.id - Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan konvensi,,?? Pengertian konvensi ialah aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis. Dalam pengertian lain,…
- PENGERTIAN HUKUM ANAMS.ID - Hukum merupakan institusi terpenting dalam menjalankan seperangkat kekuasaan institusional. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara, hingga kemampuannya untuk bertindak sebagai perantara utama…
- Jenis Pajak ANAMS.ID - Pajak dibagi menjadi dua bagian dan menjelaskan dimana pemerintah melakukan proses perpajakan. pajak langsung Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak setelah munculnya atau diterbitkannya Surat…
- Pengertian Pancasila Menurut Menurut Para Ahli ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian Pancasila Menurut Menurut Para Ahli" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian Pancasila Menurut Menurut Para Ahli" agar supaya bermanfaat…
- Pengertian Sumber Hukum Adalah anams.id - Sumber hukum merupakan seluruh apa saja( suatu) yang memunculkan aturan- aturan yang memiliki kekuatan mengikat serta bertabiat memforsir, ialah aturan- aturan yang jika dilanggar menyebabkan sanksi yang tegas serta…
- Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI" agar supaya bermanfaat…
- Pengertian dan Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup APLIKASI.ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian dan Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian dan Perbedaan Ideologi Terbuka dan Tertutup" agar…
- Pengertian Pancasila ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian Pancasila" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian Pancasila" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Pengertian Pancasila" dengan baik…
- Budaya Politik Kaula ANAMS.ID - Budaya politik subjek merupakan pembentukan unsur kebiasaan dimana masyarakat ingin lebih maju dalam bidang ekonomi dan sosial. Meskipun dalam kebiasaan politik ini, masyarakat masih relatif pasif, tetapi mereka…
- Pengertian BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian BPUPKI" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Pengertian BPUPKI" dengan baik…
- Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ANAMS.ID - Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sila kerohanian, yang disebut dalam ilmu negara massa sebagai dasar falsafah negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma…
- PILAR KEBANGSAAN - PANCASILA ANAMS.ID - Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, panca berarti 5 (lima) dan sila berarti asas atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman hidup berbangsa…
- Ciri-ciri Lembaga Sosial Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai ciri ciri lembaga sosial. Untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik Meskipun lembaga sosial adalah konsep abstrak, mereka memiliki banyak…
- Prinsip dasar akuntansi pajak ANAMS.ID - Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan teori akuntansi dan pengembangan teknik akuntansi. Diagram berikut menunjukkan struktur teori akuntansi. Prinsip dasar…
- Asas Koperasi Anams.id - Koperasi berasal dari kata-kata latin : Cum yang berarti “dengan” dan operasi yang berarti “bekerja”. Dari dua kata tersebut diperoleh arti secara umum “bekerja dengan orang-orang lain, atau…
- MENGENAL PAJAK ANAMS.ID - Pajak dipungut oleh warga negara atas nama negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat diterapkan dengan benar tanpa menerima imbalan langsung apa pun. Pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan hukum untuk…
- Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan ANAMS.ID - Artikel kali ini akan membahas "Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan" ayo kita lanjutkan yahh. Untuk adik adik diharap untuk mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat jawaban…
- Pengertian Saham menurut Para Ahli Anams.id - Saham dan obligasi adalah aset komersial dan alat yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Karena itu, orang sering menyamakan saham dan obligasi. Tetapi mengingat fakta bahwa saham dan…
- NILAI NILAI PANCASILA DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN ANAMS.ID - Sadar akan nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran martabat bangsa sebagai bagian dari kemanusiaan di dunia, Pancasila mendikte agar pembangunan selalu dilakukan untuk kesejahteraan umat manusia. Pembangunan di segala…
- Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pancasila Sebagai Paradigama Pembangunan Ekonomi" agar supaya bermanfaat bagi pembaca…
- Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan ANAMS.ID - Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional adalah untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat adil yang juga sejahtera dan makmur berkeadilan. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap…
- Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" agar…
- Hukum Waris Adat dan Pembagiannya Anams.Id - Dalam perihal ini hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum perdata secara totalitas serta merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan…
- PILAR KEBANGSAAN - NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ANAMS.ID - Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara Indonesia dimana negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain karena negara republik, alasan disebut NKRI adalah karena negara Indonesia terdiri dari banyak…
- Subjek Hukum Waris Hukum Waris merupakan sesuatu hukum yang mengendalikan aset harta seorang yang sudah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, kayak keluarga generasi lurus disesuaikan dengan ketentuan adat warga setempat yang lebih…