Anams.id – Hukum perdata di Indonesia masih beragam (jamak). Di setiap kelompok, warga memiliki hukum perdata sendiri, kecuali untuk beberapa daerah di mana keseragaman ditetapkan. Misalnya, undang-undang perkawinan, undang-undang pertanian, dll. Namun, setelah dicermati, ternyata unifikasi hukum belum tercapai 100%.
Artinya tujuan tercapainya persatuan di bidang hukum perdata belum sepenuhnya tercapai (100%). Keberagaman ini sudah lama ada sejak tahun 1900, ketika mata pelajaran di Hindia Belanda dibagi menjadi tiga kelompok menurut IS 163 (Indische Staatsregeling). Est. Setelah pembagian kelompok, kuasa hukum masing-masing kelompok akan dibagi sesuai dengan IS 131. Isi Pasal 163 dan 131 IS selanjutnya dapat menjelaskan bahwa Kaula Hindia Belanda diklasifikasikan menurut asal dan hukum yang berlaku sebagai berikut:
Golongan Eropa
Grup ini meliputi:
- Semua Belanda
- semua orang Eropa lainnya
- Semua orang Jepang
- berasal dari negara di mana hukum keluarga pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan hukum Belanda;
- Anak-anak yang sah atau anak-anak yang diakui oleh hukum, dan apa yang dimaksud dengan sub 1.c dan sub 1.f: Kelompok-kelompok Eropa tunduk pada hukum perdata (Civil Law). Oleh karena itu, KUHPerdata (termasuk KUHP) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berlaku bagi golongan Eropa.
Golongan Bumu Putra
Yaitu semua orang yang termasuk orang Indonesia asli dan tidak diwarisi oleh golongan lain, dan orang-orang yang semula milik golongan lain yang bercampur dengan orang Indonesia asli. Menurut isi IS 131, hukum yang berlaku bagi kelompok Bumiputera adalah hukum adatnya masing-masing.
Akan tetapi, Pasal 131, ayat 4 selanjutnya, Grup Bumiputra dapat tunduk pada KUH Perdata Eropa atau kuasa yang hadir (Stb. 1917 No. 12 Regeling Nopensde Vrijvil lige Onderwerping aan het Europeesch Privatrecht). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga memiliki aturan yang berlaku bagi golongan Bumiputera.
- Untuk pekerjaan Buku II Bab VII, Bagian 5, Pasal 1601 sampai dengan 1603, menggunakan Stb 1926 n. 335, JIS 458, 565 dan Stb. 192-105 telah diganti dengan barang baru sebagaimana dimaksud dalam Bab III VIIA, tetapi barang lama tetap berlaku.
- Kewajiban Perjudian, Buku III Bab XV, Bagian 3, Pasal 1788 sampai 1791 (Stb. 1907 n.306).
- Beberapa pasal buku II KUH Dagang , yaitu sebagian besar Hukum Laut
Ada juga beberapa aturan yang dibuat khusus untuk grup Bumi Putra. Sebagai contoh:
- Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Stb. 1933 No. 74).
- Ordonansi Maskapai Penerbangan Indonesia (IMA/Stb. 1939 No. 569 jo 717).
- Ordonansi Federasi Nasional Indonesia (Stb. 1939 No. 570 jo 717).
Selain itu, ada juga peraturan yang berlaku untuk semua golongan. Misalnya, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Peraturan Umum tentang Perkoperasian (Stb. 1933 no. 108), Ordonansi Angkutan Udara (Stb. 1938 no. 100).
Golongan Timur asing
Semua ini juga anggota kelompok Bumiputera, bukan kelompok Eropa. Kelompok ini dibagi menjadi dua:
- Semua hukum perdata (KUH Perdata) berlaku untuk kelompok asing di Tiongkok Timur, dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
- Kelompok orang asing timur bukan Tionghoa dan tunduk pada semua hukum perdata (civil law) dan hukum adat yang berlaku di negara asalnya. Kelompok ini mencakup orang Arab, India, dan Pakistan.
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih berbeda (pluralistik), tetapi ada beberapa kesatuan di beberapa daerah, tetapi belum sempurna.
Untuk memperbaiki hal tersebut di atas, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengkodifikasikan hukum dalam negeri, khususnya di bidang hukum perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Perdata dan Tata Niaga). Kode) Kode akan terus berlaku. Pada tahun 1963, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 3/1963 (dikenal sebagai SEMA 3/1963) untuk menentukan apakah hakim harus menerapkan pasal atau ketentuan pasal atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan KUH Dagang). alasan. Hal ini telah menjadi keluar dari langkah dengan waktu.
Dikatakan bahwa hukum perdata dan niaga bukan lagi buku basah melainkan buku lecto. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kedudukan Hukum Perdata/BW dan Hukum Dagang/WvK tetap dalam hukum. Hal ini karena BW dan WvK tidak pernah dicabut status hukumnya (Syahrani, 1985, hlm.28).
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, patutlah dikatakan bahwa apa yang ditulis oleh R. Abdoel Djamali bahwa hukum perdata Indonesia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
- Hukum perdata adat, hukum ini pada umumnya tidak tertulis dan telah diterapkan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat hukum adat secara turun temurun. Isinya mengatur hubungan antar individu Pribumi dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi. Masyarakat adat yang ditampilkan di sini adalah kelompok masyarakat Indonesia (Bumiputera).
KUHPerdata Eropa saat ini berlaku dalam bentuk tertulis dan berdasarkan Peraturan Peralihan UUD 1945 (Pasal 2 Peraturan Peralihan).
- Konten mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan warga negara Eropa dan non-Eropa yang mengajukan/mengajukan Pasal ini.
- Hukum perdata nasional ini merupakan produk negara dan merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan pribadi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. UU Perkawinan No. 1/1974. (Jamari, 1984, hlm. 147).
Pada saat yang sama, satu hal yang harus disadari adalah bahwa seluruh hukum perdata domestik belum ada sebagai suatu sistem norma hukum perdata dan masih dalam proses untuk direalisasikan. Artinya KUHPerdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan landasan hukum Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945. / BN Indonesia.
itulah pembahasan mengenai Sistem Hukum Perdata Di Indonesia, semoga bermanfaat***
Baca Juga Artikel Lainnya:
- Tujuan VOC Di Indonesia, Lengkap Dengan Sejarah Berdirinya Sejarah Awal Berdirinya VOC Verenigde Oost- Indische Compagnie( VOC) ataupun dalam bahasa Indonesia diterjemahkan selaku Persekutuan Dagang Hindia Timur didirikan pada 20 Maret 1602. VOC ialah gabungan beberapa industri Belanda…
- Praktik pengambilalihan hukum dilatarbelakangi oleh tiga hal ANAMS.ID - Intinya, akuisisi melibatkan transfer kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Artinya terjadi peralihan kekuasaan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru untuk mengendalikan pengelolaan perusahaan setelah akuisisi. Dalam…
- Hukum Waris Adat dan Pembagiannya Anams.Id - Dalam perihal ini hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum perdata secara totalitas serta merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan…
- Sistem Hukum Waris Adat Hukum Waris Dalam literatur hukum Indonesia kerap digunakan kata“ waris” ataupun warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih umum diucap“ Pusaka”. Wujud kata kerjanya Warastra…
- Hukum asal muamalah adalah boleh. Di bawah ini adalah… ANAMS.ID - Artikel kali ini akan membahas "Hukum asal muamalah adalah boleh. Di bawah ini adalah hal-hal yang dilarang dalam muamalah, yaitu kecuali " ayo kita lanjutkan yahh. Untuk adik…
- SEJARAH DAN PENGERTIAN DEMOKRASI ANAMS.ID - Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani kuno, diciptakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara ini umumnya dianggap sebagai contoh utama dari sistem yang berurusan dengan hukum demokrasi…
- Pengertian Pancasila ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Pengertian Pancasila" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Pengertian Pancasila" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Pengertian Pancasila" dengan baik…
- Konsep Wawasan Nusantara ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Konsep Wawasan Nusantara" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Konsep Wawasan Nusantara" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel "Konsep Wawasan…
- Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan ANAMS.ID - Artikel kali ini akan membahas "Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan" ayo kita lanjutkan yahh. Untuk adik adik diharap untuk mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat jawaban…
- Jenis Jenis Napza I ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Jenis Jenis Napza I" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Jenis Jenis Napza I" agar supaya bermanfaat bagi pembaca Simak artikel…
- pengertian dan landasan demokrasi ANAMS.ID - Padahal, evolusi tatanan ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filosof kuno yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem…
- PILAR KEBANGSAAN - PANCASILA ANAMS.ID - Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, panca berarti 5 (lima) dan sila berarti asas atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman hidup berbangsa…
- Jelaskan Analisis Karakteristik Pendidikan Belanda Zaman Voc Pada awal abad ke-17, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, termasuk di wilayah yang…
- Pengertian dan Jenis Auditor Anams.id - Auditor adalah orang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, kondisi keuangan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di…
- Pengertian ekquitas ANAMS.ID - Biasa disebut sebagai "ekuitas", konsep ekuitas adalah jumlah sisa hak atau kepentingan pemilik entitas dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban di neraca. Menurut Pasal 49 PSAK “2002”,…
- PENGERTIAN HUKUM ANAMS.ID - Hukum merupakan institusi terpenting dalam menjalankan seperangkat kekuasaan institusional. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara, hingga kemampuannya untuk bertindak sebagai perantara utama…
- Pengertian Keanekaragaman Anams.id - Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai macam suku, agama dan bahasa. Kemajemukan ini dijalin menjadi ikatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berdaulat. Definisi keanekaragaman…
- Desentralisasi pada Sistem Pemerintahan Indonesia Desentralisasi pada Sistem Pemerintahan Indonesia Anams.id - Desentralisasi adalah pemberian tanggung jawab dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masing-masing dalam mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat menampung ide dan…
- Subjek Hukum Waris Hukum Waris merupakan sesuatu hukum yang mengendalikan aset harta seorang yang sudah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, kayak keluarga generasi lurus disesuaikan dengan ketentuan adat warga setempat yang lebih…
- Prinsip dasar akuntansi pajak ANAMS.ID - Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembangan teori akuntansi dan pengembangan teknik akuntansi. Diagram berikut menunjukkan struktur teori akuntansi. Prinsip dasar…
- Pengertian dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli Anams.id - Kali ini kita akan membahas mengenai Pengertian dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli. untuk mengetahui penjelasan lengkapnya, simak artikel berikut dengan baik. Definisi negara menurut para ahli Berikut…
- Perkembangan Pemerintahan Presidensial Anams.id - perkembangan pemerintahan presidensial Terdiri dari: a. Sistem presidensial di masa awal kemerdekaan Sistem presidensial adalah sistem politik di mana presiden adalah kepala negara dan kepala negara. Pada awal…
- Badan Hukum Anams.id - Situasi di luar tempat terjadi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang singkat atau lama, tetapi sebelum pergi, memberi orang lain surat kuasa untuk bertindak atas nama…
- Pengertian, Tujuan dan Peranan Politik Anams.id - Sistem politik suatu negara bisa bersifat relatif, dan hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk sistem tersebut. Juga, faktor sejarah dalam politik negara. Pengaruh sistem politik negara lain…
- Berikut Isi Dari Perjanjian Giyanti Dan Dampaknya Dampak Perjanjian Giyanti Perjanjian ini buat pihak VOC ditandatangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J. J. Steenmulder, C. Donkel serta W. Fockens. Akibat perjanjian giyanti ialah kerusuhan terus berlangsung,…
- Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Rentang rapat pertama dan kedua BPUPKI" agar supaya bermanfaat…
- Asas- asas Hukum Kewarisan Islam Anams.Id - Yang menyangkut asas- asas hukum kewarisan Islam bisa digali dari ayat- ayat hukum kewarisan dan sunah nabi Muhammad SAW. Asas- asas bisa diklasifikasikan sebagi berikut. Asas Ijbari Secara…
- Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR ANAMS.ID - Kali ini kita akan membahas terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait "Tanggung jawab DPR dan Dasar Hukum DPR" agar…
- Rekam Jejak Pemberontakan DI/TII Jawa Barat yang… Anams.id - Pemberontakan DI/TII Jawa Barat merupakan salah satu konflik bersenjata di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dengan tujuan…
- Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ANAMS.ID - Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sila kerohanian, yang disebut dalam ilmu negara massa sebagai dasar falsafah negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan norma…
anams.id Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya