Penjelasan Mengenai Hasil Perjanjian Bongaya

Berikut uraian dari hasil perjanjian bongaya

Pemerintah serta rakyat Makassar tidak boleh berlayar ke mana juga kecuali Bali, tepi laut Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor serta Kalimantan, serta wajib memohon surat Izin dari Komandan Belanda di sini“ Makassar”. Mereka yang berlayar tanpa surat izin bakal dianggap musuh serta diperlukan sebagaimana musuh. Tidak boleh terdapat kapal yang dikirim ke Bima, Solor, Timor serta lainnya seluruhnya daerah di timur Tanjung Lasso, di utara ataupun timur Kalimantan ataupun pulau- pulau di sekitarnya, mereka yang melanggar wajib menebusnya dengan nyawa serta harta.

Seluruh benteng di sepanjang tepi laut Makassar wajib dihancurkan yakni Barombong, Pa’ nakkukang, Garassi, Mariso, Boro’ boso. Cuma Sombaopu yang boleh senantiasa berdiri buat dihuni raja.

Benteng Ujung Pandang wajib diserahkan kepada VOC dalam kondisi baik, bersama dengan desa serta tanah yang jadi wilayahnya.

Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia wajib diberlakukan di Makassar.

Raja serta para bangsawan wajib mengirim ke Batavia uang senilai 1. 000 budak laki- laki serta perempuan dengan perhitungan 2 1/ 2 tael ataupun 40 mas emas Makassar per orang. Setengahnya wajib sudah terkirim pada bulan Juni serta diisetor paling lambat pada musim berikut.

Raja serta bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima serta wilayahnya.

Raja Bima serta Karaeng Bontomarannu wajib diserahkan kepada VOC buat dihukum.

Mereka yang diambil dari Sultan Butung pada penyerangan terakhir Makassar wajib dikembalikan, untuk mereka yang sudah meningal ataupun tidak bisa dikembalikan wajib dibayar dengan kompensasi.

Untuk Sultan Ternate seluruh orang yang sudah diambil dari Kepulauan Sula wajib dikembalikan bersama dengan meriam serta senapan. Gowa wajib membebaskan segala keinginannya menguasai kepulauan Selayar serta Pansiano“ Muna”, seluruh tepi laut timur Sulawesi dari Manado ke Pansiano, Banggai serta Kepulauan Gapi serta tempat yang lain di tepi laut yang sama serta negeri- negeri Mandar serta Manado yang tadinya merupakan kepunyaan raja Ternate.

Gowa wajib menanggalkan segala kekuasaannya atas negeri- negeri Bugis serta Luwu. Raja tua Soppeng“ La Tenribali” serta segala tanah dan rakyatnya wajib dibebaskan, begitu pula penguasa Bugis yang lain yang masih ditawan di wilayah- wilayah Makassar, dan perempuan serta kanak- kanak yang masih ditahan penguasa Gowa.

Raja Layo, Bangkala serta segala Turatea dan Bajing serta tanah- tanah mereka wajib dilepaskan.

Seluruh negara yang ditaklukkan oleh VOC serta sekutunya, dari Bulo- Bulo sampai Turatea serta dari Turatea sampai Bungaya, wajib tetap jadi tanah kepunyaan VOC selaku hak penaklukan.

Wajo, Bulo- Bulo serta Mandar wajib ditinggalkan oleh pemerintah Gowa serta tidak lagi menolong mereka dengan tenaga manusia, senjata serta yang lain.

Seluruh pria Bugis serta Turatea yang menikahi wanita Makassar bisa terus bersama isteri mereka. Untuk selanjutnya bila terdapat orang Makassar yang berharap tinggal dengan orang Bugis ataupun Turatea ataupun kebalikannya, orang Bugis ataupun Turatea berharap tinggal dengan orang Makassar boleh melaksanakannya dengan seizin penguasa ataupun raja yang berwenang.

Pemerintah Gowa wajib menutup negerinya untuk seluruh bangsa“ kecuali Belanda”, mereka pula wajib menolong VOC melawan musuhnya di dalam serta dekat Makassar.

Persahabatan serta persekutuan wajib terjalin antara para raja serta bangsawan Makassar dengan Ternater, Tidore, Bacan, Butung, Bugis“ Bone”, Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima serta penguasa- penguasa lain yang pada masa depan mau ikut dalam persekutuan ini.

Dalam setiap sengketa di antara para sekutu, Kapten Belanda“ ialah, presiden ataupun gubernur Fort Rotterdam” wajib diminta buat menengahi. Bila salah satu pihak tidak mengacuhkan mediasi ini, hingga segala sekutu hendak mengambil aksi yang setimpal.