Hubungan UUD dan Pancasila

ANAMS.ID – Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu: Bench berarti lima, Sila berarti dasar atau asas. Oleh karena itu Pancasila berarti lima prinsip atau lima prinsip. Oleh atas lima dasar inilah Republik Indonesia didirikan.

Pancasila untuk negara Indonesia merupakan dasar yang sama untuk sebuah bangunan. Jika kita ingin membangun sebuah bangunan, kita harus membangunnya di atas fondasi yang kokoh dan kokoh. Demikian pula jika kita ingin negara Indonesia yang abadi dan abadi, kita harus membangun negara Indonesia berdasarkan dasar yang kokoh dan kokoh.

Kita meletakkan dasar-dasar bangunan Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kami telah memilih Pancasila sebagai dasar fundamental bagi negara kami. Mengapa kita harus memilih Pancasila? Jawabannya karena Pancasila sesuai dengan fitrah mental bangsa kita, seperti yang pernah dikatakan Bung Karno. Dalam pengertian Pancasila sering disebut falsafah dasar negara. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai peraturan dasar pemerintahan atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar peraturan ketatanegaraan.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang dipahami oleh Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan: “… bentuk dari suatu struktur negara Indonesia yang berdaulat. rakyat berdasarkan …. ”

masa reformasi pancasila

Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, kekuasaan otoriter Orde Baru pada akhir 1990-an runtuhnya kekuasaan rakyat. Hal ini memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memperbaiki diri, terutama bagaimana belajar kembali dari sejarah agar Pancasila sebagai ideolog dan falsafah negara benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.

Sedangkan UUD 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila dan sekaligus merupakan kontrak sosial antara sesama warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan penyesuaian dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan. Untuk itu, ordo yang sebagian orang disebut Orde Reformasi telah melakukan beberapa perubahan mendasar untuk membangun pemerintahan baru.

Namun, upaya untuk menyulut pamor Pancasila – setelah ideolog mata rakyat tidak lebih dari rangkaian kata-kata baik tanpa makna karena implementasinya telah diselewengkan oleh para pemimpin selama lebih dari setengah abad – tidak mudah un. lakukan. . Memang ada kesan bahwa, seiring dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang selalu meneriakkan Pancasila, opini publik, terutama elit politik, tampak enggan meski hanya menyebut Pancasila.

Hal ini juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologues bangsa dan negara tidak kehilangan pamornya tetapi telah mengalami degradasi yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia memasuki babak baru setelah jatuhnya pemerintahan yangidakita bangsa yang-baikita bangsa yangwa citakita bangsa. dan orientasi ideologi yang dapat mengarahkan perubahan yang terjadi. Mungkin karena kehidupan berbangsa yang hampa falsafah yang menyebabkan berkembangnya ideologi pragmatisme kering dengan empati, habisnya solidaritas dengan sesama, elit politik yang mabuk kekuasaan, aji mumpung dan sikap-sikap lain yang manifestasinya untuk menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap bermanfaat bagi Anda atau kelompok .

Pancasila Kebangkitan

Dikhawatirkan pemikiran ideolog yang dapat memberikan arah bagi perubahan politik besar-besaran saat ini dapat memunculkan kembali gerakan-gerakan radikal, baik yang bersumber dari kekecewaasian masyarakat dalam menghadapi primatal manipul ketupidkasa.

Gerakan seperti ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan reformasi arah politik menuju situasi yang mendukung munculnya kembali kekuatan otori sosial dan memicu pemicu yang tidak berkesudahan. Bukan mungkin jika Pancasila tidak segera kembali pada semangat bangsa Indonesia, dikhawatirkan akan muncul ideolog alternatif yang akan menjadi dasar perjuangan dan pembenaran gerakan radikal. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain selain mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar kebhinekaan bangsa dapat digambarkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Berkaitan dengan itu harus pula dikatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa bukan lagi suatu keseragaman, melainkan suatu bentuk persatuan dalam keragaman. Pluralisme juga harus dicapai dalam struktur kekuasaan yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekuasaan guna mendapatkan elit politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan peka terhadap aspirasi rakyat. Sejarah telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Ternyata konsep solidaritas dan solidaritas yang mengkonsentrasikan kekuasaan dalam implementasinya di pemerintah pusat merupakan upaya yang lebih bersatu, yang mengarah pada kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.

Nasionalisme, identitas nasional yang dipaksakan oleh negara melalui manipulasi simbol dan ritual yang mencerminkan indoktrinasi dan hegemoni nasional, tidak bisa lagi dilakukan. Negara bukan lagi satu-satunya entitas yang menentukan jati diri suatu bangsa. Hal ini juga sejalan dengan tantangan global yang semakin kompleks, dimana masyarakat merasa berhak untuk menentukan bentuk dan isi dari gagasan yang disebut negara kesatuan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Di sisi lain, perubahan paling mendasar dalam UUD 1945 adalah bagaimana ia dapat memasukkan prinsip kedaulatan rakyat, yang pengaturannya sangat kompleks dalam kehidupan yang demokratis. Hal ini harus dilakukan secara rinci dan dengan kata-kata yang jelas sehingga tidak terjadi multitafsir seperti yang terjadi di masa lalu. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan amandemen UUD 1945 terkait pembatasan jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi dua periode.

Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, kepala daerah, pembentukan parlemen kedua (Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD), pembentukan mahkamah konstitusi, pembentukan komisi yudisial, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. presiden, dll. Sayangnya, perubahan-perubahan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan atas dasar asas-asas ketatanegaraan dan meskipun telah diubah empat kali, UUD 1945 masih mengandung beberapa kekurangan.

Pengalaman lebih dari setengah abad praktik kenegaraan yang menyimpang dari Pancasila telah melahirkan beberapa tragedi nasional yang harus dijadikan pelajaran berharga agar tidak terulang lagi. Karena masyarakat Indonesia senantiasa prihatin dengan masalah internal negara seperti kesewenang-wenangan penguasa, pelanggaran HAM, runtuhnya negara dan isu kontraproduktif lainnya. Bangsa Indonesia tidak dapat bersaing dengan bangsa lain.

Untuk bangkit dari keterpurukan, orang Indonesia tidak punya pilihan lain. Pertama, kita harus kembali pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional. Rahasianya adalah para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pidatonya, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesaktian Pancasila tidak hanya terwujud dalam bentuk ritualistik, tetapi benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***